Selasa, 31 Maret 2020

Muhammadiyahisasi Warga Muhammadiyah



Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang  ditujukan pada dua objek, yaitu, perorangan dan kelompok. Gerakan dakwah tersebut menyentuh tidak saja untuk kalangan non Muslim sebagai ajakan, tapi juga kepada yang Muslim sebagai konfirmasi dan penguatan. Terutama, warga Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah mengandung informasi ajaran Islam secara komprehensif dengan menggunakan perspektif Muhammadiyah. Respons ideologis dalam hal ini sangat dominan, agar paham keislaman warga Muhammadiyah sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah.


Respons Ideologis
Menjadi warga Muhammadiyah berarti berpikir dan bergerak sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah perlu penguatan pemahaman dengan mengkaji berbagai pemikiran resmi dan etika institusional yang ada dalam Muhammadiyah. Ini dimaksudkan agar pola pikir dan gerakan warga Muhammadiyah sesuai dengan semangat Muhammadiyah dan tidak mengambang. Menjadi warga Muhammadiyah tidak sebatas mengikuti kegiatan tertentu saja, seperti pengajian di setiap tingkatan. Pada tataran yang jauh dibutuhkan responsibilitas ideologis yang menjadi bingkai kegiatan individual dan kolektif warga Muhammadiyah.
Menjadi warga Muhammadiyah berarti melakukan proses pencerdasan diri. Ini artinya, warga Muhammadiyah mesti belajar secara kontinyu tanpa ada kata henti. Secara jujur, kecerdasan warga Muhammadiyah di lingkungan Persyarikatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut; lapisan elit, lapisan menengah dan lapisan umum. Tentu lapisan umum secara kuantitatif sangat dominan, diikuti lapisan menengah dan lapisan elit. Jika digambarkan, berbagai lapisan tersebut seperti segi tiga, semakin keatas semakin kecil. Jika dapat dikatakan, jurang intelektual ini pada sisi tertentu menjadi problem tersendiri.  Di satu sisi Muhammadiyah harus memainkan peran sebagai organisasi berkelas dunia, pada sisi lainnya Muhammadiyah menghadapi sebagian warganya yang masih berpikir sangat sederhana.
Berdasarkan kondisi ini, tidak mudah menjadikan warga Muhammadiyah memiliki kepatuhan kolektif yang sama. Dengan kata lain, berdasarkan kemampuan dan lingkungan yang berbeda, sering terjadi hambatan dalam proses transmisi ide-ide besar yang diputuskan secara kolektif ke lapisan yang dominan di arus bawah. Sebagai contoh, dialog membangun peradaban antara Muslim dan non Muslim, dialog konstruktif Sunni dan Syi’ah, kerjasama antar golongan, sering direspons secara peyoratif. Bahkan tak jarang pelaksana kegiatan itu mendapatkan teror psikologis, sosial, bahkan institusional. Padahal, pada tataran global, Muhammadiyah melihat isu itu sangat penting dan diputuskan secara resmi. Karena itu, mesti banyak kaki penyangga yang dibutuhkan.
Dalam bidang tarjih juga demikian. Para ustaz sering memiliki pendapat yang berbeda. Ini berkonsekuensi pada lahirnya kebingungan warga Muhammadiyah. Anehnya lagi, keputusan resmi yang mestinya dipahami dan dilaksanakan secara struktural tidak terjadi. Jika ditilik kembali, ijtihad di lingkungan Muhammadiyah bersifat jama’iy (kolektif), bukan fardiyah (pribadi). Contoh yang paling jelas adalah Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tata cara beribadah selama terjadinya pandemi covid-19. Di arus bawah masih menjadi perdebatan dan banyak yang melakukan kontekstualisasi, banyak yang melaksanakan namun tidak sedikit yang tidak mematuhinya. Padahal, Surat Edaran itu diputuskan dengan melewati berbagai kajian matang dan melibatkan banyak pakar yang ahli di bidangnya, tidak hanya terkait dengan produk tarjih.
Sikap warga seperti itu boleh jadi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan di Muhammadiyah yang bercorak kolegial dan kolektif, bukan kepemimpinan kharismatik. Corak tersebut membuka ruang dialog terbuka dan celah untuk tidak sependapat dengan pimpinan diatasnya. Berbeda dengan corak kepemimpinan kharismatik, posisi sebagai tokoh organisasi dan pemuka Masyarakat dianggap sakral dan harus dipatuhi. Namun perlu untuk dicatat, surat keputusan, surat edaran, himbauan dan sejenisnya, sebelum dibuat dan dipublikasikan, telah melewati berbagai kajian komprehensif. Sehingga ketidakpatuhan terhadap berbagai keputusan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut merupakan sebuah tindakan yang harus dipertanyakan. Dalam situasi seperti ini, respons ideologis dan institusional harus dominan. Dalam sebuah organisasi, dibutuhkan loyalitas untuk menjaga keberlangsungan cita-cita yang digariskan.
Secara internal, menyangkut persoalan ideologi, warga Muhammadiyah harus ketat dan tidak boleh longgar. Apa Muhammadiyah itu, bagaimana sikap warganya, respons yang diberikannya terhadap perkembangan social, politik, budaya dan masalah agama, harus mengacu pada spirit atau keputusan resmi organisasi. Lain halnya secara eksternal, warga Muhammadiyah tidak dibatasi untuk bergaul dan membangun relasi kepada siapa saja, Muslim atau non Muslim. Namun nilai-nilai kemuhammadiyahan dan kepentingan organisasi harus melekat di dalamnya. Ada dua kareakteristik dalam hal ini, yaitu; otentik dan terbuka. Sikap otentik menunjukkan militansi sebagai warga Muhammadiyah, sementara sikap terbuka berarti siap berdialog, bekerjasama dan membangun relasi ke berbagai macam pihak.
Sikap otentik merupakan garis acuan agar warga Muhammadiyah tidak mencampur adukkan berbagai paham dalam pemikiran dan gerakannya. Sikap ini juga menjadi benteng yang kuat bagi warga Muhammadiyah. Sebab, di kalangan warga Muhammadiyah berkembang tindakan sinkretisasi ideologi Muhammadiyah dengan berbagai macam paham sosial, budaya, dan keagamaan yang ada. Dalam bidang ibadah misalnya, banyak warga Muhammadiyah menerima secara terbuka berbagai praktik ritual yang justru tidak sejalan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Akibatnya, ada warga Muhammadiyah yang berkarakter seperti salafi, berkarakter seperti jamaah tabligh, berkarakter seperti gerakan tarbiyah dan seterusnya. Ini terjadi karena lemahnya proses penghayatan terhadap keputusan-keputusan resmi organisasi. Ironisnya, paham-paham luar itu diberikan ruang dan peran yang besar di lingkungan Muhammadiyah.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara juga demikian. Isu-isu tentang penegakan syariat Islam, menghidupkan kembali semangat Piagam Jakarta, sering menjadi komoditas pemikiran yang bersifat seksi. Tak sedikit warga Muhammadiyah tertarik terhadap isu tersebut. Padahal dalam konteks ini, Muhammadiyah telah memutuskan secara resmi sebuah konsep cerdas yang disebut “Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”. Namun ide brilian dan kontekstual ini tak selalu mendarat mulus dalam berbagai nalar organisasional warga Muhammadiyah. Faktor utamanya karena dipengaruhi oleh daya tangkap segelintir warga Muhammadiyah yang kurang memadai, pengaruh dominan dari pemikiran luar, atau bahkan mungkin proses penyampaian secara top-down yang kurang mengena. Selain itu, semangat literasi (membaca berbagai literatur) tak sama di lingkungan warga Muhammadiyah. Ada warga Muhammadiyah yang memiliki budaya baca tinggi, namun tak sedikit warga Muhammadiyah yang memiliki budaya sangat rendah.


Kembali Bermuhammadiyah
Salah satu tugas berat warga Muhammadiyah sekarang adalah melakukan pemahaman kembali terhadap Muhammadiyah. Dapat dirancang alur pertanyaan mandiri, yaitu; siapa saya, sedang dimana saya, dalam organisasi apa saya bergerak, kemana dan untuk siapa gerakan ini saya lakukan. Dengan kata lain, Muhammadiyahisasi warga Muhammadiyah menjadi aktifitas yang terus menerus dilakukan. Muhammadiyahisasi warga Muhammadiyah berorientasi terhadap penguatan ideology Muhammadiyah secara internal dan perluasan relasi secara eksternal. Warga Muhammadiyah dapat membangun relasi dan kerjasama dengan siapa saja, dalam bidang apa saja, namun tidak kehilangan identitas diri. Oleh sebab itu, warga Muhammadiyah juga perlu membekali diri dengan berbagai keputusan resmi Muhammadiyah untuk menjadi garis acuan dalam berpikir dan dan bertindak.  Langkah ini turut memperkuat proses Muhammadiyahisasi tersebut. Semoga bermanfaat.

0 komentar: