Kamis, 19 November 2015

Muhammadiyah di Ujung Jari




Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar Sulawesi Selatan pada bulan Agustus yang lalu menjadi semacam oase untuk mengisi energi bagi gerak selanjutnya. Event akbar tersebut akan diikuti oleh pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Musywil) di seantero Indonesia. Demikian pula di Sumatera Utara, Musywil berlangsung pada 14 sd 17 Shafar 1437 H./ 26-29 Nopember 2015 M. di Kisaran, Kabupaten Asahan. Berbagai evaluasi, laporan dan tanggapan, penyusunan program strategis serta pemilihan pimpinan akan dilakukan demi dinamika Muhammadiyah Sumatera Utara.
Tema Musywil ke-12 Muhammadiyah dan Aisyiyah kali ini adalah “Gerakan Pencerahan Menuju Sumatera Utara yang Bersih”. Tema ini mengandung spirit yang dinamis dan progresif. Penggalan kata pencerahan (tanwir) mengisyaratkan beberapa hal, yaitu: revitalisasi ideologi Muhammadiyah, berpikiran maju dan terbuka, net working yang luas, transformasi kader dalam berbagai konteks kehidupan, dan pembentukan sumber daya manusia yang berkesinambungan. Gerakan pencerahan tersebut membidik berbagai objek di lingkungan Sumatera Utara. Dengan kata lain, Muhammadiyah mengidealisasikan dirinya sebagai sumber pencerahan sekaligus perubahan masyarakat Sumatera Utara.
Musywil bukan sekedar menentukan Pimpinan Muhammadiyah, namun menjadi wadah perumusan pemikiran dan gerakan Muhammadiyah untuk pencerahan. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius peserta Musywil. Pertama, Musywil menyegarkan program kerja untuk jangka waktu lima tahun. Kedua, Musywil harus menjadi wadah silaturrahim akbar warga Persyarikatan. Ketiga, meskipun bukan menjadi tujuan, Musywil secara otomatis dapat menjadi show of force (unjuk kualitas dan kuantitas) kepada masyarakat. Keempat, Musywil akan memilih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Periode Amaliyah 2015-2020. Keempatnya merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Wajah Muhammadiyah Sumatera lima tahun ke depan diamanahkan kepada para peserta Musywil. Di ujung jari mereka terletak berbagai pilihan dan keputusan penting. Sebab itu, pemikiran cerdas dibutuhkan sebagai nutrisi organisasi. Sejauh yang dapat diamati, eksistensi Muhammadiyah Sumatera cukup diperhitungkan dalam banyak aspek,  seperti pendidikan dan pelayanan sosial. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan kajian serius yaitu: krisis ulama, lemahnya gerakan intelektualisme, transformasi kader di jalur struktural, dan varian-varian yang muncul.
Pertama, krisis ulama. Jika dicermati, gegap gempita kuantitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tersedia terutama dalam bidang keagamaan. Ada hal-hal yang mesti menjadi fokus warga Persyarikatan, yaitu tersedianya ulama Muhammadiyah. Kekurangan sumber daya pada konteks ini ibarat lubang menganga yang mesti ditutupi. Jika kita mencermati lembaga keulamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai dari tingkat propinsi sampai kabupaten kota, maka kader Muhammadiyah yang berperan di dalamnya amat minim. Di lembaga yang cukup dihormati itu, kader-kader dari organisasi keislaman lain masih demikian dominan. Jika pun ada, maka posisi yang ditempati kader Muhammadiyah kurang strategis.
Tidak dominannya kader Muhammadiyah dalam konteks ini bisa disebabkan karena berbagai variabel, seperti: lemahnya sumber daya keulamaan, atau rendahnya nilai tawar Muhammadiyah di hadapan organisasi keislaman lain. Langkah yang ditempuh oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM-SU) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sebenarnya perlu dilestarikan. PWM-SU dan UMSU mempersiapkan ulama masa depan melalui program yang disebut Kursus Ulama Tarjih (KUT). KUT menjadi semacam proyek besar. Para peserta KUT dibekali ilmu-ilmu keislaman tradisional dan ilmu-ilmu modern. Tentu saja proyek semacam ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sebagai organisasi pembaru, krisis ulama adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi.
Kedua, lemahnya gerakan intelektualisme. Seperti disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, M.Si, bahwa Muhammadiyah harus menjadi komunitas ilmu (al-ummah al-ilm). Ini artinya, PWM-SU harus membuat forum diskusi ilmiah yang disusun secara terencana dan berkesinambungan (by design). Untuk regenerasi, PWM-SU juga dapat memberikan dukungan moril terlebih materil kepada para kader Persyarikatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (master, doktor dan post doktor).
Dalam hal ini, apa yang dilakukan PP Muhammadiyah perlu diwarisi. Dr. Abdul Mu’ti menjadi semacam payung dan motivator intelektualisme kader-kader Muhammadiyah di Jakarta. Tidak sedikit kader Muhammadiyah melanjutkan studi dengan beasiswa dari Mesir, Arab Saudi, Fulbright, Ford foundation, Asia Foundation, LPDP, baik di dalam dan luar negeri.  Posisi PP Muhammadiyah sebagai fasilitator. Bahkan PP Muhammadiyah mengadakan acara pisah sambut bagi kader-kader yang kembali dan akan berangkat menuntut ilmu. Inilah investasi sumber daya manusia yang tak ternilai harganya.
Semangat dari PP Muhammadiyah dalam hal ini perlu menjadi contoh bagi PMW-SU dan warga Persyarikatan secara umum. Kita mendambakan lapisan intelektualisme yang akan menjadi think tank (gerbong intelektual) pemikiran. Fakta menunjukkan bahwa kader-kader Muhammadiyah Sumatera Utara memang banyak yang sudah menyelesaikan studi lanjut. Sebagian besar menggunakan ikhtiar pribadi bukan kontribusi lembaga. Padahal mereka merupakan pilar pergerakan Muhammadiyah. Perlu visi kolektif untuk menciptakan sosok-sosok seperti Amien Rais, Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Amin Abdullah, Haedar Nashir, Yunahar Ilyas, Abdul Mu’ti, Agung Danarta, Ahmad Norma Permata, Ahmad Najib Burhani, Hilman Latief, dalam konteks Sumatera Utara.
Ketiga, transformasi kader di jalur struktural. Muhammadiyah tidak memiliki hubungan institusional dengan partai politik manapun. Bagi Muhammadiyah, partai politik merupakan sebuah elemen penopang gerakan dakwah. Muhammadiyah menyadari, tanpa partai politik maka dakwah struktural tidak berjalan secara baik. Berangkat dari hal ini, maka Muhammadiyah membuka ruang lebar para kadernya untuk mengekspresikan potensi politik di berbagai partai politik. Khusus untuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), PWM-SU harus berkaca dari sejarah dan bersikap lebih tegas memutuskan sosok yang layak menjadi wakil di DPD-RI. Penjaringan kader terbaik Muhammadiyah dapat diupayakan lewat sebuah konvensi. Memang tidak mudah dilakukan, namun ikhtiar ini perlu dicoba.
Pemilu 2009 dan 2014 yang lalu menjadi pelajaran berharga betapa kebersamaan merupakan barang yang mahal harganya. Di dua pemilu itulah, Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut) mengalami kegagalan yang sama. Belum pernah wakil Muhammadiyah Sumut duduk di DPD-RI. Beberapa kader terbaik Muhammadiyah Sumut bertarung untuk memperebutkan kursi di DPD-RI. Seperti telah diduga sebelumnya, upaya tersebut membuahkan kekecewaan. Namun Muhammadiyah turut berjasa mengantarkan sosok bersahaja Ustaz Abdul Halim Nasution (tokoh Al-Wasliyah) duduk sebagai anggota DPD-RI pada pemilu 2004.  Kuncinya adalah kebersamaan. Romantisme sejarah itu perlu dibuka kembali, bukan untuk bermimpi namun untuk memetik pelajaran berharga sembari menyusun tonggak capaian (mile stone) yang mesti diraih Muhammadiyah pada pemilu 2019.
Keempat, munculnya varian-varian di Musywil. Seperti pada Muktamar, Musywil Muhammadiyah kali ini juga akan bermartabat, penuh suasana kekeluargaan. Memang tidak dapat dihindari, akan ada beragam varian dan gerakan tarik menarik antara satu peserta dengan lainnya. Hal ini terbilang wajar. Selama masih berada pada ranah fastabiquul khairaat, maka sejauh itu pula gerakan tersebut masih dapat ditolelir. Sumatera Utara adalah sebuah wilayah yang cukup luas dengan beragam peluang dan tantangan, karena itu berbagai potensi kader-kader terbaik Muhammadiyah perlu dilebur menjadi sebuah kekuatan kolektif dan kolegial. Terminologi inner circle (lingkaran kami) versus outer circle (lingkaran mereka) harus dirubah menjadi inclusive circle (lingkaran kita). Lingkaran itulah yang akan merubah Sumatera Utara menjadi lebih baik. Selamat bermusyawarah. Wallahu a’lam.

0 komentar: