Senin, 10 Agustus 2015

Beberapa Agenda Strategis Muhammadiyah

Tulisan sederhana ini diinspirasi oleh sebuah buku yang penulis dapatkan di arena bazar Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar, 3-7 Agustus yang lalu dengan judul “Kiprah Pencerahan (2015)”. Meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai buku utuh, karena kumpulan pemikiran, namun poin-poin penting yang dipaparkan mencerminkan gerak dinamis Muhammadiyah dalam merespon berbagai isu strategis kontemporer. Buku tersebut ibarat sebuah cermin untuk mengaca diri, siapa Muhammadiyah itu dan apa yang seharusnya dilakukan untuk sebuah gerakan pencerahan.
Terdapat tiga karakteristik mendasar yang menjadi ciri khas Muhammadiyah, yaitu: feeding (pelayanan kesejahteraan sosial), schooling (pendidikan), dan healing (pelayanan kesehatan). Ketiganya menjadi semacam tungku yang menyangga Muhammadiyah hingga kini. Sebagai salah satu gerakan civil Islam terbesar di Indonesia, ketiga ranah tersebut mengantarkan Muhammadiyah menjadi organisasi yang kaya karena memiliki 7227 PAUD, TK, TPA dan SD/ MI, 2915 SMP/ MTs, SMA/MA dan SMK, 67 pesantren, 172 universitas, akademi dan politeknik, 457 rumah sakit, klinik dan poliklinik, serta 454 panti asuhan, rumah jompo, dan pusat rehabilitasi cacat.  
Jika ditelusuri secara teologis normatif, kepemilikan aset yang demikian besar di berbagai sektor merupakan ikhtiar dari pembumian nilai nilai Alquran yang terkandung dalam Surah al-Maa’uun. Uniknya, Muhammadiyah melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan. Surah yang kemudian dikenal dengan teologi al-Maa’uun menjadi nafas gerakan dan secara inheren menyatu dalam tubuh Muhammadiyah. Apa pun yang dilakukan akan bermuara pada ranah tersebut. Inilah yang menyebabkan Muhammadiyah tetap hidup hingga kini dan tak akan tergerus pertukaran zaman. Di samping itu, Muhammadiyah menduduki dua posisi strategis di wilayah NKRI, yaitu: sebagai mitra di satu sisi, namun juga sebagai check and balance (pengkritik dan penyeimbang) di sisi lain.
Sebagai catatan, banyak hal yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah untuk masyarakat. Misalnya dalam bidang pelayanan sosial, perintah mengeluarkan zakat dan menggelorakan infak, sedekah, diterjemahkan dengan mendirikan lembaga filantrofi seperti Lazismu. Lembaga ini bergerak bukan saja pada wilayah konsumtif tapi juga pada wilayah produktif berupa pemberian modal kerja bagi petani, nelayan dan beasiswa untuk kaum marginal. Semangat kebersamaan yang dipromosikan Lazismu cukup menarik, yaitu: “Aksi Bersama untuk Sesama: Kebersamaan Mengubah yang Lemah Menjadi Kuat, yang Tidak Mampu Menjadi Mampu, Pasir Menjadi Gunung, Buih Menjadi Gelombang, Recehan Menjadi Milyaran.”
Muhammadiyah juga menyadari bahwa Indonesia adalah negeri yang cukup luas. Selain berbagai anugerah yang diberikan Allah, Indonesia juga rawan dengan berbagai bencana, seperti: tsunami, erupsi gunung berapi, banjir bandang, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Berangkat dari kesadaran tersebut, Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Menariknya MDMC bersifat inklusif dalam bingkai kemanusiaan. Respons terhadap korban bencana bagi Muhammadiyah tidak dilihat dari suku, ras, golongan, atau agama, melainkan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
Jika ditelusuri jauh ke belakang, MDMC sesungguhnya memiliki mata rantai tak terputus dengan sebuah lembaga pada awal berdirinya Muhammadiyah yaitu, Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). MDMC selain bergerak pada ranah praktis, tanggap bencana, juga menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana. Dengan demikian, MDMC memiliki dua ruang gerak, yaitu preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan/ pemulihan) korban bencana. Kini MDMC menjadi lembaga tersendiri di Muhammadiyah dan aktif di berbagai lapangan kegiatan.
Wilayah hukum juga tidak lepas dari peran Muhammadiyah. Ketika kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak berpihak kepada rakyat banyak, Muhammadiyah berdiri pada garda terdepan untuk melakukan koreksi. Dalam hal ini, Muhammadiyah memunculkan terminologi “Jihad Konstitusi”. Dalam perspektif Muhammadiyah jihad konstitusi dilakukan ketika kebijakan-kebijakan yang diputuskan pemerintah bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jihad konstitusi ini terbilang unik, karena biasanya jihad sering dikaitkan dengan holy war (perang suci). Dalam konteks ini jihad diartikan dengan meluruskan konstitusi yang dianggap menyimpang.
Muhammadiyah berhasil meyakinkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) 22/2001 tentang Migas dan UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Ada pula sejumlah UU yang sedang dalam proses judicial review, tentu saja tetap dalam pengawalan dan pengawasan Muhammadiyah. Diharapkan, jihad konstitusi dapat mengembalikan hak-hak rakyat banyak yang selama ini dinikmati oleh komunitas-komunitas tertentu. Pada sisi lain, jihad konstitusi dapat mengembalikan kewibawaan negara sebagai payung bagi kesejahteraan rakyat secara merata.
Di samping catatan prestasi yang telah ditorehkan, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah wacana tentang internasionalisasi Muhammadiyah. Wacana ini menyedot perhatian yang tidak kecil. Sebagai organisasi besar, Muhammadiyah seharusnya lebih menginternasional dan memiliki cabang di banyak negara. Meskipun telah memiliki cabang yang disebut Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM), namun pertumbuhannya terbilang lambat dibanding usianya yang sudah lebih daripada 100 tahun.
Hingga kini, Muhammadiyah baru memiliki 20 PCIM yang tersebar di Asia, Australia, Amerika, Eropa dan Afrika. Dengan jumlah yang minim ini, Muhammadiyah seharusnya juga memperkuat out ward looking (pandangan ke luar). Dakwah Muhammadiyah tidak hanya berkisar di kancah nasional namun juga internasional. Sebagaimana Islam, Muhammadiyah juga harus mampu menjadi institusi rahmatan lil alamiin (rahmat bagi semesta alam). Orang sering membandingkan laju pertumbuhan dakwah Muhammadiyah yang terbilang lambat dibandingkan organisasi lain yang berusia jauh lebih muda seperti: Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Ini salah satu tugas besar ke depan yang mesti dilanjutkan.
Selain itu, sebagai organisasi yang terbuka, Muhammadiyah kerap terlibat dalam berbagai dialog dan kerjasama lintas agama baik di tingkat nasional maupun internasional. Tradisi ini sudah dimulai sejak periode KH. Ahmad  Dahlan dan tetap berlangsung hingga kini. Sikap Muhammadiyah yang fundamental dan eksklusif untuk urusan akidah ternyata diimbangi dengan sikap moderat dan toleran. Banyak lembaga pendidikan Muhammadiyah, khususnya di Indonesia Timur, yang sebagian besar peserta didiknya justru beragama non Islam. Mereka hapal lagu mars Muhammadiyah dengan baik, “….al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku…”

Tentu saja semangat seperti ini perlu ditindaklanjuti pada setiap level kepemimpinan. Memang ada semacam kesan, pada Level Pimpinan Pusat Muhammadiyah, isu-isu semacam ini dianggap biasa dan merupakan sebuah kebutuhan, namun pada level di bawahnya sampai pada level ranting, isu-isu semacam ini sering dianggap tidak penting atau malah dianggap jalan untuk mendangkalkan akidah umat. Inilah problem mendasar yang perlu mendapat perhatian serius di Muhammadiyah. Organisasi ini mesti dilihat secara lebih luas dan komprehensif. Muhammadiyah bukan hanya sekedar organisasi yang bertugas menentukan awal Ramadhan dan awal Syawwal. Lebih daripada itu, organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini merupakan gerakan pencerahan yang bergerak di berbagai aspek kehidupan. Wallaahu a’lam.

1 komentar:

Ahmad Thanthawi Ashari mengatakan...

Mas Korib, this article is so inspiring and amazing.As a leading and mature Islamic movement, I think Muhammadiyah has shown its contribution to convey a new definition of Islam for muslims in this archipelago, especially amid the radicalization and terrorism growth linked Islam and muslims in Indonesia. Last time, I discussed with a few UMSU students in regard the topic of silent majority ( which is our major indonesian muslims) and how muslims in Indonesia respond radicalization and terrorism in Indonesia. It is so sad to know the fact, where muslims nusantara are just silent and can't help to clarify clearly and where radicalization factors has made public pointing out muslims as the core-problems. I think, Muhammadiyah can sit in front-line to clarify all these blames and accusations. Plus, Muhammadiyah has capacity to dissect the clarification that Islam is not an evil of world, but bring peace. Proud of having you in UMSU. Muhammadiyah needs more cadres like you. We need to walk and hold hand together to bring this vital Dakwah :)