Selasa, 31 Maret 2020

Muhammadiyahisasi Warga Muhammadiyah



Muhammadiyah adalah gerakan dakwah yang  ditujukan pada dua objek, yaitu, perorangan dan kelompok. Gerakan dakwah tersebut menyentuh tidak saja untuk kalangan non Muslim sebagai ajakan, tapi juga kepada yang Muslim sebagai konfirmasi dan penguatan. Terutama, warga Muhammadiyah, gerakan dakwah Muhammadiyah mengandung informasi ajaran Islam secara komprehensif dengan menggunakan perspektif Muhammadiyah. Respons ideologis dalam hal ini sangat dominan, agar paham keislaman warga Muhammadiyah sejalan dengan cita-cita Muhammadiyah.


Respons Ideologis
Menjadi warga Muhammadiyah berarti berpikir dan bergerak sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah perlu penguatan pemahaman dengan mengkaji berbagai pemikiran resmi dan etika institusional yang ada dalam Muhammadiyah. Ini dimaksudkan agar pola pikir dan gerakan warga Muhammadiyah sesuai dengan semangat Muhammadiyah dan tidak mengambang. Menjadi warga Muhammadiyah tidak sebatas mengikuti kegiatan tertentu saja, seperti pengajian di setiap tingkatan. Pada tataran yang jauh dibutuhkan responsibilitas ideologis yang menjadi bingkai kegiatan individual dan kolektif warga Muhammadiyah.
Menjadi warga Muhammadiyah berarti melakukan proses pencerdasan diri. Ini artinya, warga Muhammadiyah mesti belajar secara kontinyu tanpa ada kata henti. Secara jujur, kecerdasan warga Muhammadiyah di lingkungan Persyarikatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut; lapisan elit, lapisan menengah dan lapisan umum. Tentu lapisan umum secara kuantitatif sangat dominan, diikuti lapisan menengah dan lapisan elit. Jika digambarkan, berbagai lapisan tersebut seperti segi tiga, semakin keatas semakin kecil. Jika dapat dikatakan, jurang intelektual ini pada sisi tertentu menjadi problem tersendiri.  Di satu sisi Muhammadiyah harus memainkan peran sebagai organisasi berkelas dunia, pada sisi lainnya Muhammadiyah menghadapi sebagian warganya yang masih berpikir sangat sederhana.
Berdasarkan kondisi ini, tidak mudah menjadikan warga Muhammadiyah memiliki kepatuhan kolektif yang sama. Dengan kata lain, berdasarkan kemampuan dan lingkungan yang berbeda, sering terjadi hambatan dalam proses transmisi ide-ide besar yang diputuskan secara kolektif ke lapisan yang dominan di arus bawah. Sebagai contoh, dialog membangun peradaban antara Muslim dan non Muslim, dialog konstruktif Sunni dan Syi’ah, kerjasama antar golongan, sering direspons secara peyoratif. Bahkan tak jarang pelaksana kegiatan itu mendapatkan teror psikologis, sosial, bahkan institusional. Padahal, pada tataran global, Muhammadiyah melihat isu itu sangat penting dan diputuskan secara resmi. Karena itu, mesti banyak kaki penyangga yang dibutuhkan.
Dalam bidang tarjih juga demikian. Para ustaz sering memiliki pendapat yang berbeda. Ini berkonsekuensi pada lahirnya kebingungan warga Muhammadiyah. Anehnya lagi, keputusan resmi yang mestinya dipahami dan dilaksanakan secara struktural tidak terjadi. Jika ditilik kembali, ijtihad di lingkungan Muhammadiyah bersifat jama’iy (kolektif), bukan fardiyah (pribadi). Contoh yang paling jelas adalah Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang tata cara beribadah selama terjadinya pandemi covid-19. Di arus bawah masih menjadi perdebatan dan banyak yang melakukan kontekstualisasi, banyak yang melaksanakan namun tidak sedikit yang tidak mematuhinya. Padahal, Surat Edaran itu diputuskan dengan melewati berbagai kajian matang dan melibatkan banyak pakar yang ahli di bidangnya, tidak hanya terkait dengan produk tarjih.
Sikap warga seperti itu boleh jadi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan di Muhammadiyah yang bercorak kolegial dan kolektif, bukan kepemimpinan kharismatik. Corak tersebut membuka ruang dialog terbuka dan celah untuk tidak sependapat dengan pimpinan diatasnya. Berbeda dengan corak kepemimpinan kharismatik, posisi sebagai tokoh organisasi dan pemuka Masyarakat dianggap sakral dan harus dipatuhi. Namun perlu untuk dicatat, surat keputusan, surat edaran, himbauan dan sejenisnya, sebelum dibuat dan dipublikasikan, telah melewati berbagai kajian komprehensif. Sehingga ketidakpatuhan terhadap berbagai keputusan resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut merupakan sebuah tindakan yang harus dipertanyakan. Dalam situasi seperti ini, respons ideologis dan institusional harus dominan. Dalam sebuah organisasi, dibutuhkan loyalitas untuk menjaga keberlangsungan cita-cita yang digariskan.
Secara internal, menyangkut persoalan ideologi, warga Muhammadiyah harus ketat dan tidak boleh longgar. Apa Muhammadiyah itu, bagaimana sikap warganya, respons yang diberikannya terhadap perkembangan social, politik, budaya dan masalah agama, harus mengacu pada spirit atau keputusan resmi organisasi. Lain halnya secara eksternal, warga Muhammadiyah tidak dibatasi untuk bergaul dan membangun relasi kepada siapa saja, Muslim atau non Muslim. Namun nilai-nilai kemuhammadiyahan dan kepentingan organisasi harus melekat di dalamnya. Ada dua kareakteristik dalam hal ini, yaitu; otentik dan terbuka. Sikap otentik menunjukkan militansi sebagai warga Muhammadiyah, sementara sikap terbuka berarti siap berdialog, bekerjasama dan membangun relasi ke berbagai macam pihak.
Sikap otentik merupakan garis acuan agar warga Muhammadiyah tidak mencampur adukkan berbagai paham dalam pemikiran dan gerakannya. Sikap ini juga menjadi benteng yang kuat bagi warga Muhammadiyah. Sebab, di kalangan warga Muhammadiyah berkembang tindakan sinkretisasi ideologi Muhammadiyah dengan berbagai macam paham sosial, budaya, dan keagamaan yang ada. Dalam bidang ibadah misalnya, banyak warga Muhammadiyah menerima secara terbuka berbagai praktik ritual yang justru tidak sejalan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Akibatnya, ada warga Muhammadiyah yang berkarakter seperti salafi, berkarakter seperti jamaah tabligh, berkarakter seperti gerakan tarbiyah dan seterusnya. Ini terjadi karena lemahnya proses penghayatan terhadap keputusan-keputusan resmi organisasi. Ironisnya, paham-paham luar itu diberikan ruang dan peran yang besar di lingkungan Muhammadiyah.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara juga demikian. Isu-isu tentang penegakan syariat Islam, menghidupkan kembali semangat Piagam Jakarta, sering menjadi komoditas pemikiran yang bersifat seksi. Tak sedikit warga Muhammadiyah tertarik terhadap isu tersebut. Padahal dalam konteks ini, Muhammadiyah telah memutuskan secara resmi sebuah konsep cerdas yang disebut “Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi wa Syahadah”. Namun ide brilian dan kontekstual ini tak selalu mendarat mulus dalam berbagai nalar organisasional warga Muhammadiyah. Faktor utamanya karena dipengaruhi oleh daya tangkap segelintir warga Muhammadiyah yang kurang memadai, pengaruh dominan dari pemikiran luar, atau bahkan mungkin proses penyampaian secara top-down yang kurang mengena. Selain itu, semangat literasi (membaca berbagai literatur) tak sama di lingkungan warga Muhammadiyah. Ada warga Muhammadiyah yang memiliki budaya baca tinggi, namun tak sedikit warga Muhammadiyah yang memiliki budaya sangat rendah.


Kembali Bermuhammadiyah
Salah satu tugas berat warga Muhammadiyah sekarang adalah melakukan pemahaman kembali terhadap Muhammadiyah. Dapat dirancang alur pertanyaan mandiri, yaitu; siapa saya, sedang dimana saya, dalam organisasi apa saya bergerak, kemana dan untuk siapa gerakan ini saya lakukan. Dengan kata lain, Muhammadiyahisasi warga Muhammadiyah menjadi aktifitas yang terus menerus dilakukan. Muhammadiyahisasi warga Muhammadiyah berorientasi terhadap penguatan ideology Muhammadiyah secara internal dan perluasan relasi secara eksternal. Warga Muhammadiyah dapat membangun relasi dan kerjasama dengan siapa saja, dalam bidang apa saja, namun tidak kehilangan identitas diri. Oleh sebab itu, warga Muhammadiyah juga perlu membekali diri dengan berbagai keputusan resmi Muhammadiyah untuk menjadi garis acuan dalam berpikir dan dan bertindak.  Langkah ini turut memperkuat proses Muhammadiyahisasi tersebut. Semoga bermanfaat.

Rabu, 18 Maret 2020

Covid-19 sebagai Cambuk Kecil




Pada Desember 2019, Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei Tiongkok, dihebohkan oleh merebaknya virus mematikan. Belakangan virus itu populer dengan sebutan Covid-19. Penyebaran Covid-19 terbilang sangat cepat. Dalam hitungan hari saja virus tersebut sudah menyerang ribuan orang dan tak sedikit yang meninggal. Wuhan diisolir dan menjadi sebuah kota mati. Bencana kemanusiaan di Wuhan menarik atensi berbagai pihak. Mata rantai empati dan ungkapan simpati mengalir dari seluruh sudut dunia.


Bencana Global
Relasi, interkoneksi, dan silang budaya antar masyarakat di seluruh dunia merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Variabel-variabel ini pada satu sisi sangat menguntungkan. Namun pada konteks ini justru menjadi faktor percepatan transmisi Covid-19 ke seluruh dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, virus itu sudah merambah ke kota selain Wuhan, dan ke berbagai Negara lain. Tak terkecuali Korea Selatan, Jepang, sebagai tetangga terdekat, namun juga Italia, Iran, Amerika Serikat, Australia terkena imbasnya. Akhirnya Covid-19 beralih satus, dari endemi ke pandemi, dari wabah yang bersifat lokal ke wabah yang bersifat semesta.
Meskipun sempat oleng, sebagai negara kaya dan cerdas, Tiongkok mengerahkan seluruh potensinya untuk segera bangkit dan melawan “malaikat maut” tersebut. Tiongkok menggelontorkan dana ribuan trilyun untuk tindakan kuratif dan preventif. Perlahan namun pasti tindakan tersebut berbuah manis dan positif. Menariknya, Tiongkok tidak egois. Di tengah masyarakatnya yang sedang meregang nyawa, mereka berbagi pengalaman dan bersedekah kemanusiaan untuk Negara lain. Satu sisi mereka harus memikirkan nasib rakyatnya, di sisi tertentu mereka juga memikirkan nasib bangsa lain. Ini salah satu poin humanis yang perlu jadi catatan penting kemanusiaan.
Tak hanya Tiongkok, Covid-19 kini mempengaruhi sendi-sendi dunia. Ekonomi menjadi lumpuh. Kota-kota eksotis dan menjadi destinasi wisata seperti; Roma, Tokyo, berubah menjadi muram dan seolah tak berpenghuni. Para pedagang menjerit karena kebutuhan sehari-hari langka, jika pun ada maka harganya melambung tinggi. Hand sanitizer, masker, sembako,  sulit didapatkan. Sedihnya, baku hantam terjadi hanya untuk berebut tisu toilet. Tak sampai di situ, dua Kota Suci Umat Islam, Mekah dan Madinah, di-lockdown. Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pelaksanaan ibadah umroh. Demikian pula dengan The Holy See, Tahta Suci Vatikan. Audiensi yang dilaksanakan setiap Hari Rabu antara Sri Paus dan ribuan jamaat ditunda entah untuk berapa lama. Sedihnya, Covid-19 juga turut mematikan perasaan kita.
Beberapa pekan sebelum menerjang Indonesia, bangsa yang terkenal religius ini memberikan respons beragam terhadap Tiongkok. Secara amat sederhana dan penuh rasa curiga disebutkan bahwa rakyat Tiongkok sedang diberikan azab oleh Allah karena sekuler dan mengkonsumsi hewan liar dan mentah. Sifat dan tindakan itu menjadi pemantik munculnya virus mematikan tersebut. Selain itu, keadaan itu juga merupakan pembalasan Allah karena pemerintah Tiongkok berperilaku kejam kepada masyarakat Muslim Uyghur. Covid-19 juga merupakan skenario global yang diciptakan pihak tertentu untuk menguasai dunia. Inilah desas desus awam yang berkembang di media sosial.
Ada pula informasi arogan yang menyebutkan bahwa Covid-19 sulit berkembang di Indonesia. Virus tersebut juga tidak kompatibel dengan ras melayu. Demikian ungkapan seorang ahli kesehatan. Ungkapan yang sempat viral di media sosial dan media on-line itu menjadikan banyak elemen bangsa ini terlalu percaya diri untuk sekedar bersenda gurau atau menantang tragisnya “malaikat maut”. Tak memakan waktu lama, ungkapan pongah dan seolah bernyali tinggi itu berubah menjadi rasa malu ketika ditemukan beberapa orang yang menjadi korban. Puncaknya terjadi ketika seorang pejabat publik secara resmi diumumkan terpapar Covid-19.
Menariknya, banyak masyarakat awam tak peduli dengan bahaya yang mengancam. Ketika para agamawan tak henti-hentinya berdoa kepada Allah, dan para saintis mengerahkan segala kemampuannya untuk menemukan anti virus, para pedagang kaki lima, para pedagang keliling, para pedagang asongan, para pemulung, termasuk ojek dan taksi on-line, hilir mudik dan tetap beraktifitas seolah tak terpengaruh sedikitpun. Sepertinya mereka telah berdamai dengan Covid-19. Bagi mereka, mengais rezeki di bawah kelepak sayap “malaikat maut” adalah nyawa kehidupan. Mereka tak menghiraukan dengan sergapan kematian yang mungkin datang tiba-tiba.
Secara nasional, Presiden Jokowi mengumumkan situasi darurat diikuti dengan berbagai edaran dari kepala-kepala daerah agar menghentikan kegiatan di ruang publik. Bagi sebagian pelajar dan mahasiswa, pengumuman tersebut dianggap “rezeki nomplok”. “Rezeki nomplok” berwujud libur yang agak panjang, tujuh sampai empat belas hari. Keadaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tentu ada yang bersorak sorai kegirangan di tengah malapetaka yang menerpa, namun tidak sedikit pula yang belajar secara on-line dan mandiri. Ada pula yang memanfaatkannya untuk liburan. Pastilah aktifitas seperti ini bertentangan secara esensial dengan tujuan mulia dari surat edaran itu.


Mengambil Tindakan
Semakin hari, kelompok orang yang terpapar semakin banyak. Boleh jadi, jumlah yang belum terungkap jauh lebih banyak. Pemerintah sejatinya arif melibatkan semua elemen masyarakat dan sesegera mungkin beradu cepat dengan Covid-19 untuk membatasi pergerakannya. Beberapa tindakan belakangan diputuskan, seperti; lockdown, social distancing, mungkin juga social tracking. Di negara lain, tindakan tersebut terbukti ampuh untuk menghalangi kecepatan penyebaran virus.  Ini menjadi pengalaman berharga bagi negara kita. Pembatasan jumlah kedatangan dari luar negeri juga harus sangat ketat, terutama dari sumber munculnya Covid-19.
Selain anggaran negara tak sebesar yang digelontorkan Tiongkok, peralatan bagi korban yang terpapar juga sangat terbatas. Ujung tombak tindakan preventif dan kuratif adalah para medis yang terdiri dari; dokter, perawat, bidan, crews, dan elemen terkait. Sebagai “serdadu kemanusiaan” di garis terdepan, mereka perlu dilengkapi dengan berbagai peralatan memadai, karena pekerjaan mereka menantang maut. Ego struktural dari penyelenggara negara dan sikap nyinyir berlebihan dari masyarakat mesti dikurangi. Covid-19 merupakan problem kita secara kolektif. Dalam konteks ini, jangan ada pihak-pihak yang secara ekonomis dan politis mengambil keuntungan.
Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan dan bahu membahu untuk mengatasinya. Pemerintah memainkan peran sesuai dengan tugas-tugasnya, dan masyarakat juga mengambil peran sesuai dengan yang dapat diberikannya. Tidak boleh intip mengintip kelemahan. Sikap saling menyalahkan ditransformasikan menjadi energi positif. Kerjasama yang baik merupakan modal sosial yang sangat penting untuk merespons nestapa ini. Secara individual Covid-19 ini dapat dicegah melalui pola hidup sehat, istirahat yang cukup, lingkungan yang bersih, pikiran yang jernih, menjaga kestabilan tubuh, dan untuk sementara menghindari keramaian. Hal terpenting adalah integrasi antara ikhtiar dan tawakkal via do’a-doa  kepada Allah. Covid-19 seumpama cambuk kecil. Allah melecutkannya diatas punggung kita agar sadar bahwa Dialah diatas segalanya.





Muhammad Qorib
Wakil Ketua PWM Sumut dan Dekan Fakultas Agama Islam UMSU. Peminat Kajian Agama dan Sosial.

Jumat, 13 Maret 2020

IMM, Desainer Fajar Harapan





Tak dapat dinafikan, respons teologis dan sosial yang dilakukan Muhammadiyah memberikan warna tersendiri, baik dalam skala regional, nasional maupun global. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah menempatkan dirinya sebagai institusi pencerah. Kegemilangan dakwah Muhammadiyah tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditopang oleh pilar-pilar institusional dan ideologis yang bersenyawa dalam nadi gerakannya. Salah satu pilar itu adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Organisasi Otonom (Ortom) ini merupakan kelompok elit, karena anggotanya terdiri dari mahasiswa, yaitu kaum terdidik yang tercerahkan. Mahasiswa juga berkeadaban tinggi. Predikat ini berujung pada pemberian  maqom terhormat di masyarakat.


Inspirasi Historis
Kelahiran IMM memang pernah diperdebatkan. Irisan kepentingan politik, kepentingan dakwah Muhammadiyah, dan ego sektoral menjadi perdebatan akademik tersendiri. Melampaui berbagai irisan tersebut, kelahiran IMM sesungguhnya menjadi kebutuhan sejarah dengan predikat yang disandangnya, yaitu agent of change (wadah perubahan). Salah satu pilar penting dinamika Masyarakat terletak di tangan anak-anak muda religius, cerdas, berkepribadian dan terdidik. Deretan  karakteristik dasar itu ada dalam darah segar mahasiswa. Disinilah kejelian dan kearifan Muhammadiyah menjadikan kaum muda sebagai subjek dakwah dan anak panah gerakan. IMM didesain menjadi sebuah rumah dimana para anggotanya merawat spirit perjuangan Muhammadiyah.
Alquran sedari awal menyajikan informasi penting tentang kaum muda. Para pendiri IMM  secara dialogis-tematis menyentuh objek akademik ini. Muhammadiyah mesti meninggalkan dzurriyyatan qowwiyyatan (generasi yang kuat) untuk mewarisi estafet dakwahnya dan responsif dengan perubahan, bukan dzurriyyatan dhi’afan (generasi yang lemah) yang kerap menjadi objek kegenitan zaman.  Hal ini menjadi inspirasi teologis yang secara historis melahirkan bayi cerdas IMM. Jika dipertemukan dengan sejarah, maka ijtihad para pendiri IMM benar. Bukankah salah seorang sahabat Rasulullah  anak muda yang cerdas? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menggelar beliau sebagai babul ‘ilmi (pintu ilmu pengetahuan). Beliau garda terdepan dakwah ketika itu. Tidak dapat tidak, kehadiran kaum muda menjadi api pemantik perubahan. Tidak ada perubahan minus kehadiran kaum muda. Jejaring gerakan Muhammadiyah juga akan kering tanpa sentuhan kaum muda.
Para pendiri IMM melakukan institusionalisasi peran kaum muda dalam sebuah wadah terstruktur. Kejeniusan sosok-sosok historis seperti; Dzasman Al-Kindi, Sudibyo Markus, Rosyad Saleh, Elida Dzasman, terejawantahkan secara cerdas sejak IMM masih berbentuk embrio gagasan sampai momentum miladnya. Para tokoh tersebut tidak menjadikan IMM seperti perahu yang berlayar tanpa kemudi dan tanpa tujuan. IMM juga tak dibiarkan mengarungi ombak perjuangan secara liar dan bergerak menjauh dari Muhammadiyah sebagai rumah besarnya. Justru mereka melekatkan IMM dalam desah nafas dan langkah kaki dakwah kultural Muhammadiyah. Tidak ada IMM tanpa Muhammadiyah. Nilai-nilai Muhammadiyah adalah nilai-nilai IMM. Adab Muhammadiyah adalah adab IMM. Dapat dicermati,    assabiqunal awwalun (para pelopor pertama) tersebut di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah.
Setengah abad  berlalu sejak berdirinya pada 14 Maret 1964, IMM telah melewati berbagai fase sosial dan politik kebangsaan. Meskipun didirikan pasca kemerdekaan, IMM berhadapan dengan ideologi kiri dan kanan. Berbagai ideologi itu dipaksakan untuk menjadi falsafah berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di tahun-tahun tersebut, gerakan tarik menarik antara kekuatan ideologi komunisme dan islamisme sangat kental. Ideologi Pancasila mengalami rongrongan. Selain sebagai perawat, Muhammadiyah juga menjadi bidan dari kalimatun sawa’ (kesepakatan) tersebut. Sebagaimana induknya, IMM dalam konteks ini menjadi salah satu “pemain” yang sangat strategis dalam membentengi nilai-nilai luhur Pancasila dari tangan-tangan nakal dan ekstrim. IMM hadir dalam situasi yang tepat, selain karena kebutuhan internal Muhammadiyah, juga kebutuhan eksternal umat dalam berbangsa dan bernegara.


Menelisik Jati Diri
Jati diri IMM dapat ditelisik secara akurat melalui berbagai manifesto ideologis yang menunjukkan siapa sejatinya IMM. Manifesto ideologis tersebut juga berfungsi sebagai kompas gerakan. Manifesto ideologis tertua yang dimiliki IMM adalah pernyataan pikiran yang dikenal dengan deklarasi Kota Barat (1965). Terkandung dua poin penting dalam deklarasi tersebut, yaitu; IMM merupakan wadah gerakan kemahasiswaan yang meneruskan cita-cita pembaruan sebagaimana yang diinisiasi oleh Kiyai Ahmad Dahlan dalam meletakkan fondasi dan pilar Muhammadiyah; dan  IMM sebagai pemangku amanat kebangsaan untuk turut serta mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan ridha Ilahi. Deklarasi ini memuat dua peran IMM, yaitu peran persyarikatan dan peran kebangsaan.
Deklarasi Kota Barat sesungguhnya menjadi jangkar pemikiran yang tak boleh diabaikan. Inspirasinya harus disemai setiap waktu. Dalam deklarasi tersebut jelas dinyatakan bahwa gerak dan langkah IMM berdasarkan nilai-nilai Kemuhammadiyahan. Relasi ideologis ini menunjukkan peran penting di persyarikatan. Disini dapat dipahami, ber-IMM melahirkan sebuah kewajiban yang tak boleh dihindari, yaitu; bermuhammadiyah. Kewajiban adalah sebuah kemestian. Jika kewajiban tidak dilaksanakan maka berkonsekuensi  pada aib moral dan aib sosial. Nilai-nilai yang dianut secara ideologis di IMM adalah nilai-nilai yang dielaborasi dari pemikiran ideologis Muhammadiyah. Ber-IMM bersifat temporer, sementara ber-Muhammadiyah bersifat permanen. Oleh karena itu, siklus gerakan IMM beranjak dari  rahim Muhammadiyah, untuk Muhammadiyah dan harus kembali ke pangkuan Muhammadiyah.
Sebab itulah kader IMM tidak boleh teralienasi dari Muhammadiyah. IMM dapat menjadi programmer berbagai kebajikan di Muhammadiyah, baik pada tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah bahkan pusat. IMM tidak boleh seolah bergerak, namun ternyata menjauhkan diri dari Muhammadiyah. Hal lain yang patut diwaspadai adalah sikap disintegratif dengan warga persyarikatan dan perasaan sebagai serdadu elit dengan sederetan kehormatan.  Sikap ini melahirkan rasa takabur dan pongah. Ini dilatari oleh kader ikatan yang semuanya adalah mahasiswa, lapisan terdidik yang sering merasa pintar dan merasa lebih alim dari elemen lain. Sikap seperti ini kering simpati dan dapat menjadikan IMM  tersingkir dari  lingkungan ideologisnya. Hal ini juga dapat membunuh kesadaran jiwa raga yang dimilikinya, yaitu; dari mana IMM berasal, dimana sedang berlayar dan kemana ia akan melempar jangkar. Narasi demikian bukan sebatas asumsi hampa, namun berangkat dari fakta-fakta yang tersaji di panggung sejarah. Alih alih sebagai gerakan pencerahan sebagaimana induknya, IMM bisa bermetamorfosa menjadi benalu institusional yang memalukan.
IMM mestinya sebagai mata air pencerahan, namun terkadang menjelma sebagai produsen kegelisahan. Sikap kritis tanpa etika, sikap berani tanpa perhitungan, menjadi daki-daki kelam yang dapat meluluh-lantakkan kepercayaan Masyarakat kepada IMM. Bukankah dalam banyak kasus ada saja sekawanan oknum kader IMM yang berperilaku sarkastik di lingkungan Muhammadiyah? Mereka menyampaikan ide namun tidak santun, ingin perubahan namun bersifat radikal. Masalah yang mestinya menjadi urusan internal, diekspos ke ruang publik. Masyarakat luas pun jadi tahu. Ini seperti adagium “menepuk air di dulang terpercik wajah sendiri”. Akhirnya, perubahan yang diingankan tidak terjadi. Sebaliknya,  rasa mual masyarakat terhadap IMM kian menebal. Tindakan tidak terpuji ini seperti seorang eksibisionis. Menjadi eksibisionis adalah kesalahan fatal. Orang dengan predikat tersebut memperoleh kesenangan dengan menunjukkan auratnya kepada publik. Predikat tercela seperti ini harus menjadi musuh abadi IMM.
IMM adalah hijab agar aurat organisasi tidak menjadi konsumsi  publik. Jika ada permasalahan maka dapat diselesesaikan dengan cara yang santun, arif dan bijak, persis sebagaimana karakteristik mahasiswa. Masalah internal tidak harus diekspos secara luas, apalagi didukung oleh kecanggihan teknologi dewasa ini. “Perlawanan” IMM kepada Muhammadiyah dalam beberapa kasus menimbulkan luka yang menganga, dapat sembuh namun tetap terekam di file sejarah. Sejatinya, relasi antara IMM dengan Muhammadiyah seperti anak kepada ayahnya, hormat dan menyayangi. Komunikasi antara anak dan ayah tidak boleh tersumbat, apalagi teramputasi. Perlu pula dibangun kesadaran geografis, dimana kader ikatan tinggal, disitulah ia mengintegrasikan dirinya dengan Muhammadiyah. IMM merupakan pintu masuk untuk mengenal Muhammadiyah. Dapat juga sebaliknya, mengkaji Muhammadiyah sekaligus mengkaji IMM. Keduanya dapat dilakukan beriringan namun jangan dipisahkan.
Poin kedua dari deklarasi Kota Barat adalah respons kebangsaan. Tugas IMM adalah belajar, ini implementasi dari gerakan literasi. Belajar dalam konteks ini mesti dipahami secara luas, bukan aktifitas sempit untuk mengasah kemampuan kognitif, yang dibuktikan dengan raihan indeks prestasi yang tinggi. IMM mesti belajar menganalisa kekayaan bangsa kita, sekaligus “nimbrung” bagaimana implementasi pengelolaannya. IMM juga berfungsi sebagai check and balance (kritis dan penyeimbang) atau stabilisator dan dinamisator, dekat namun tetap kritis dan tidak membebek, jauh namun tetap merawat relasi, dan selalu berjiwa dinamis. Sebagaimana Muhammadiyah, IMM perlu merawat api jihad konstitusi, perjuangan tak kenal lelah agar kekayaan alam dikembalikan kepada anak bangsa. Jihad konstitusi dalam konteks ini bermuara pada peningkatan kesejahteraan anak bangsa. Anak bangsa diposisikan sebagai pemain sejarah ketimbang penonton yang pasif dan lugu. Terminologi “Meluruskan Kiblat Bangsa” sangat menyegarkan selain materi seksi. Tema ini perlu dikontekstualisasikan di ranah lain.
Bangsa Indonesia yang plural dalam banyak aspek, seperti; suku, ras, agama, mesti dikelola secara positif dan produktif. IMM mesti membaca peluang ini dengan baik. IMM dapat bergandengan tangan dengan berbagai elemen mahasiswa lain untuk memberikan respons positif agar pluralitas tersebut melahirkan maslahat, bukan mudharat. Salah satu kelebihan Indonesia di mata dunia adalah kemampuannya dalam mengelola pluralitas. Jika Indonesia gagal melakukan hal ini, maka Negara-negara lain hanya akan menunggu waktu kehancurannya. Indonesia dijadikan sebagai role model bagi banyak Negara. Oleh sebab itu, diskusi tentang masalah kebangsaan dan tulisan-tulisan cerdas kader-kader IMM harus menjadi tsunami akademik di berbagai media massa, baik lokal maupun nasional.
Tidak seperti masa awal berdirinya, kini banyak alumni IMM menempati posisi penting di berbagai lapangan berbeda, baik dalam dan luar negeri. Inilah yang disebut sebagai transformasi kader itu. Kader-kader IMM berdiaspora di berbagai lapangan dan mungkin saja saling berkompetisi. Alumni berfungsi seperti perpustakaan hidup. Mereka dapat mewariskan ilmu dan pengalaman kepada generasi berikutnya. Satu hal yang harus diingat, bahwa mereka pernah bersama dalam satu ikatan dan dihubungkan oleh relasi ideologis yang kokoh. Tidak sedikit yang duduk di legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan amal usaha Muhammadiyah. Posisi ini menjadi peluang yang sangat potensial bagi IMM untuk membangun jaringan. IMM tidak boleh dikebiri hanya sebagai Masyarakat kampus yang menikmati berbagai teori namun mandul dalam aksi. IMM mesti tajam membaca perubahan zaman dan terbuka membangun relasi.
Sejauh ini, posisi-posisi penting alumni tersebut lebih dominan digunakan secara konsumtif ketimbang produktif. Kehadiran kader-kader IMM kepada mereka sering dirasakan sebagai beban finansial ketimbang “makelar ide-ide cerdas” untuk membangun bangsa. Budaya pragmatis seperti ini harus segera dibunuh. Sebagaimana Muhammadiyah, IMM tidak boleh tergadai, dibeli dan dibarter secara material. Harus diakui, ada juga alumni IMM yang agak “genit”, memanfaatkan raga IMM dan kader-kader lugu, namun bukan dungu, untuk menyalurkan minat, bakat dan hasrat pribadinya. Ini juga menjadi kendala dinamika dan progresifitas gerakan IMM. Menjadi kader bangsa bukan persoalan mudah, semudah membalikkan kedua telapak tangan. Meraih predikat itu butuh cucuran keringat, kesungguhan, ketekunan, dan ikhtiar yang tak pernah lelah. Apalagi pada saat ini, persoalan kebangsaan sangat kompleks, mulai dari persoalan keringnya nilai-nilai agama di Masyarakat, terorisme, radikalisme, resesi ekonomi dunia, pandemi Covid-19, sampai pada persoalan  krisis moralitas pribadi dan sosial.
IMM memposisikan dirinya sebagai second university (kampus kedua). Ber-IMM berarti bergerak menuju komunitas pencinta ilmu, bukan sekedar kumpul seperti sebuah kerumunan yang awam terhadap perubahan. Karena itu, bedah buku, diskusi ilmiah, seminar, kerjasama antar lembaga, menjadi konsumsi harian. IMM didesain sebagai wadah penguatan keilmuan. Kader-kader IMM didorong untuk menguasai bahasa asing (Inggris, Arab, Perancis dll) agar IMM bisa menjadi warga dunia yang terhubung antara yang satu dengan lainnya, dalam terminologi lain dikenal dengan global citizenship (warga dunia). Ini artinya, kapitalisasi keilmuan menjadi bagian program dan darah segar IMM. Tanpa itu, IMM tak lebih dari sekedar kerumunan sorak sorai yang minus pengaruh dan kontribusi, berjas merah namun pucat tanpa nyali.
IMM dapat melibatkan diri pada arus besar persoalan dunia. Sebagaimana Muhammadiyah, gerakan IMM mengarah untuk kemaslahatan semesta. Jika dulu, amal IMM diabadikan untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Kini perlu dipertajam lagi, bukan saja untuk bangsa, tapi juga bagi kemanusiaan. Untuk menuju kearah itu, IMM memiliki tekad untuk selesai dengan dirinya terlebih dahulu, baru bisa ‘nimbrung” dalam urusan kemanusiaan dan dunia. Atensi IMM tidak boleh lemah terhadap peningkatan kecerdasan individual dipadukan dengan kesantunan bersikap. Dua modal dasar ini akan menjadi kekuatan tersendiri yang akan menerbangkan setiap kader IMM menjadi  sayap-sayap kemanusiaan. Tidak dapat tidak, budaya membaca Alquran dan menangkap spiritnya adalah fundamen sakral di atas semuanya. Bukankah Muhammadiyah juga demikian? Persyarikatan tersebut didirikan karena dialog tak kenal lelah antara Kiyai Ahmad Dahlan dengan Alquran. Ini harus diperkuat lewat regulasi dan komitmen kader-kader IMM. Bagaimana mungkin perubahan akan terjadi jika mengabaikan spirit Alquran itu? IMM juga diharapkan dapat menjadi The Community of Reading (komunitas baca). Mencintai buku adalah karakter yang melekat dalam diri IMM. IMM akan tinggal raga tanpa sukma dan tidak reflektif jika tidak akrab dengan berbagai materi bacaan.
Deklarasi Garut (1967) lebih menukik lagi. Ada dua pesan penting di dalamnya, yaitu; kekuatan iman dan penguasaan keilmuan. Iman tanpa ilmu akan buta dan ilmu tanpa iman akan melahirkan generasi robotik, kuat secara fisik namun miskin rasa. Jika ditarik garis lurus antara Deklarasi tersebut dengan tujuan IMM, maka akan kelihatan titik temunya. Terdapat tiga poin penting dalam tujuan IMM, yaitu; akademisi Islam, akhlak mulia dan tujuan Muhammadiyah.  Akademisi Islam adalah sosok ulul albab, kokoh dalam iman dan berilmu tinggi, serta sangat peka dengan berbagai perubahan sosial. IMM sebagai ulul albab adalah sekelompok mahasiswa dengan iman yang kokoh, ilmu yang mumpuni bergerak menuju terwujudnya Masyarakat qur’ani, yaitu Masyarakat sebenar-benarnya yang menjadi cita-cita Muhammadiyah. Deklarasi Kota Barat, Deklarasi Garut, tujuan IMM dan tujuan Muhammadiyah sebagai terminal akhir, tidak dirumuskan secara kebetulan, melainkan lewat pemikiran matang, berkesinambungan, terkoneksi dan kontekstual.
Peran kebangsaan IMM juga dapat dilihat dari bait-bait syair yang sangat reflektif dalam lagu “Mars IMM” dan “Himne IMM”. Dalam bait syair  “Mars IMM” terdapat kalimat “sejarah umat telah menuntut bukti”. Pesan yang terkandung dalam kalimat itu adalah bahwa IMM mengemban amanah perubahan yang diwujudkan dalam berbagai aktifitas organisasi. Kalimat “kitalah cendekiawan berpribadi” memberikan makna sosok intelektual berilmu tinggi dan berbudi pekerti luhur. Ini diperkuat dengan kalimat “susila, cakap, takwa kepada Tuhan”, berarti kader-kader IMM adalah kader-kader yang religius. Itulah sebabnya di IMM dikenal motto yang sangat ideal, yaitu; “tertib dalam ibadah dan tekun dalam studi”. Antara mengenal Tuhan dan menguasai ilmu pengetahun berjalan secara terintegrasi dan saling menguatkan. Sesungguhnya, inilah  muaranya, inilah  “Fajar Harapan” itu.  Sebuah kalimat pamungkas bernuansa sufistik dan futuristik yang terekam dalam “Himne IMM”.  IMM menunjukkan identitas dirinya sebagai “Desainer Fajar Harapan”. Jayalah IMM. Fastabiqul khoirot.


Fakultas Agama Islam UMSU,
14 Maret 2020.

Muhammad Qorib

(Wakil Ketua Bidang Kader DPD IMM Sumut 2000-2002/ 2002-2004.
Wakil Ketua PWM Sumut 2015-2020 dan Dekan Fakultas Agama Islam UMSU)






Minggu, 23 Februari 2020

Akar Teologis Difabel dalam Islam




Komunitas difabel akhir-akhir ini menyedot atensi masyarakat secara luas. Komunitas ini sering dianggap sebagai warga negara kelas dua, karena berbagai keterbatasan fisik dan mental yang mereka miliki. Sejatinya, tidak ada pengelompokan warga negara dan tidak ada pembedaan kesempatan, peran dan fungsi di ruang komunal dan ruang publik bagi warga Masyarakat. Secara teologis eksperiensial agama menjadi referensi yang sangat penting dalam diskursus tentang  komunitas difabel.


Eksistensi Komunitas Difabel
Banyak istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan komunitas difabel. Ada yang menyebut, difabel terambil dari kata different ability (kemampuan yang berbeda), differently abled (berkemampuan berbeda), dan meskipun secara redaksional berbeda namun secara substantif sama, adalah disability (keterbatasan diri), handicapped (cacat). Kondisi tersebut disebabkan minimal karena dua variabel, yaitu difabel marital (bawaan sejak lahir) dan difabel sosial (karena kecelakaan, bencana alam, maupun peperangan).
Meskipun para ahli memberikan definisi yang beragam, namun keragaman istilah tersebut memiliki muara yang sama, yaitu komunitas yang memiliki kemampuan berbeda. Dalam perdebatan ini perlu dianalisis bahwa komunitas difabel bukan komunitas masyarakat yang tidak punya kemampuan, melainkan mereka memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dengan kebanyakan warga masyarakat lainnya. Banyak kecakapan yang mereka miliki dan banyak karya yang sudah mereka lahirkan. Hal ini tentu saja melampaui kecakapan dan prestasi warga masyarakat pada umumnya.
Eksistensi komunitas difabel ini dijamin oleh Undang-Undang, misalnya saja dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Difabel dalam Undang-Undang tersebut diistilahkan dengan disabilitas. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa Negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Jika diamati secara seksama, Undang-Undang tersebut menjadi alas hukum yang kuat bahwa tindakan diskriminatif terhadap komunitas difabel sesungguhnya tindakan melawan hukum..
Pada skala global, eksistensi komunitas difabel mendapat payung hukum melalui konvensi (kesepakatan tertulis) yang dikenal dengan Convention on the Right of Person with Disability (CRPD). CRPD diadopsi oleh PBB pada General Assembly pada 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. Di Indonesia, CRPD disahkan menjadi Undang-Undang pada 18 Oktober 2011 melalui Sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII. Payung hukum ini sangat penting, karena menjelaskan paradigma baru masyarakat terhadap komunitas difabel. Eksistensi mereka akan kokoh jika didukung oleh pemerintah secara struktural dan oleh masyarakat secara kultural.
Secara kuantitatif, komunitas difabel terbilang besar. Badan PBB untuk kesehatan (WHO) menginformasikan bahwa komunitas difabel dunia mencapai angka satu milyar lebih atau 15 persen dari total penduduk dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah komunitas difabel mencapai angka 21.84 juta atau sekitar 8.56 persen penduduk Indonesia. Data tersebut diambil dari Survey Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015. Sudah seharusnya, komunitas difabel duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sebagaimana yang lain. Untuk memantapkan jati diri mereka, PBB menetapkan tanggal 3 Desember, sejak 1992, sebagai hari Penyandang Disabilitas Dunia.

Respons Teologis
Dalam perspektif  Islam, komunitas difable diistilahkan dengan dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a’dzar, secara umum diartikan dengan komunitas orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau uzur. Alquran menginformasikan bahwa difabel dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu; difabel secara denotatif dan difabel secara konotatif. Difabel secara denotatif adalah komunitas yang secara fisik dan mental berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kata a’ma (buta) dan a’raj (tuna daksa) (Q.S. An-Nur/ 24: 61). Difabel secara konotatif adalah komunitas yang secara fisik sehat namun mentalitasnya tergolong difabel. Hal ini dapat dilihat dari kata shummun (tuli), bukmun (bisu), ‘umyun (buta) (Al-Baqarah/ 2: 18).
Sesungguhnya Islam tidak menjadikan kategorisasi difable atau non difabel sebagai standarisasi. Standarisasi kemuliaan manusia diukur dari kualitas ketakwaannya kepada Allah (Q.S. Al-Hujurat/ 49: 13). Takwa meliputi berbagai kualitas fisikal dan spiritual, bukan ditentukan oleh fisikal atau spiritual secara disintegratif. Siapapun yang dapat mencapai standarisasi tersebut, dialah yang dapat dikatakan sebagai insan terbaik, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ayat ini juga menolak kategorisasi sosial budaya yang bersifat diskriminatif dengan menegasikan komunitas masyarakat yang berkebutuhan khusus. Inilah prinsip al-musawwa itu (equality), dimana setiap orang akan dilihat secara kualitatif.
Pada ayat ini juga ditegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin (dzakar wa untsa), heterogenitas suku (Syu’ub) dan bangsa (qaba’il) bukan merupakan variabel pembeda dan tinggi rendahnya derajat seseorang. Justru berbagai komunitas itu diciptakan oleh Allah dengan potensi masing-masing untuk saling mengenal (ta’arafu), bukan saling menafikan. Ta’arafu dalam ayat tersebut berasal dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Kata tersebut mengandung arti resiprokal. Disini menjadi jelas bahwa perintah yang terselip dari kata ta’arafu adalah saling berkontribusi (tasahum), saling membutuhkan (al-ihtiyajad) dan saling melengkapi (takamul).
Ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa festival kehidupan dapat diikuti dan dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Islam bersifat humanis, karena manusia diperlakukan secara egaliter, terhormat dan mulia. Secara lebih komprehensif, ayat ini menjadi menarik jika dihubungkan dengan sebab turunnya (asbab al-nuzul) mengenai respons peyoratif masyarakat terhadap Bilal bin Rabah. Bilal diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan ketika terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Menurut sebagian masyarakat, Bilal tidak pantas mengumandangkan azan karena status sosial yang disandangnya sebagai bekas budak. Pada kasus Bilal tersebut, perspektif genetis lebih dominan ketimbang perspektif fungsional. Orang dilihat bukan lagi dari aspek kualitas yang dimiliki melainkan dari silsilah keluarganya.
Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan (al-‘adalah/ justice). Islam melarang tindakan diskriminatif karena dilatarbelakangi oleh sentimen suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka dapat disebabkan karena perbedaan agama, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, bentuk tubuh, dan strata sosial. Untuk menutup tindakan diskriminatif tersebut, maka keadilan wajib ditegakkan. Keadilan sesungguhnya merupakan jalan untuk menuju kepada  kesejahteraan jiwa dan raga (takwa). Keadilan mengandung makna bahwa manusia diposisikan secara egaliter (Q.S. Al-Ma’idah/ 5: 8).
Keadilan dalam ayat tersebut ditunjukkan  dengan dua kata, yaitu; qisth dan ‘adl. Secara umum maknanya sama, namun qisth memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kata ‘adl. Qisth lebih terkait dengan sikap lapang dada dalam sebuah keputusan, sementara ‘adl baru sebatas tindakan menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, boleh jadi ada pihak yang merasa kurang terima dengan penempatan itu. Jika sebuah usaha belum dapat sampai pada tingkatan qisth, sampai pada tingkatan ‘adl sudah dianggap memadai.
Secara semantik, ‘adl mengandung empat makna, yaitu; pertama, adil dalam arti sama. Seseorang disebut adil jika ia memperlakukan orang sama antara satu dengan lainnya. Persamaan disini adalah persamaan hak; kedua, adil dalam arti seimbang. Dalam konteks ini, keadilan identik dengan proporsionalitas. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar; ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian yang ketiga ini adalah kezaliman (zhulm). Dalam hal ini, keadilan meliputi aspek yang sangat luas, misalnya; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan ekonomi, keadilan etis, keadilan legal dan keadilan sosial.
Keadilan terintegrasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf  hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam siklus kehidupan seperti; anak yatim, kaum miskin, para janda, dan komunitas difabel. Perlu dicermati bahwa penegakan keadilan bersifat instruksional, bukan sekedar acuan etis yang bersifat himbauan. Ketika narasi Alquran mengandung kalimat yang bersifat instruksional, ini dapat dipahami sebagai aktifitas yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, menegakkan keadilan menjadi sesuatu yang bersifat wajib. Jika keadilan tidak tegak, maka akan berkonsekuensi pada renggangnya sistem sosial dan pada gerakan yang lebih jauh, hal ini dapat saja bermuara pada terjadinya disintegrasi masyarakat.
Secara eksperiensial, penghormatan terhadap komunitas difabel ini dapat dicermati langsung dalam narasi Surah ‘Abasa/ 81 ayat 1 – 16. Asbab al-nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan sikap Rasulullah kepada Abdullah Ibn Umi Maktum. Sebagaimana diketahui bahwa Abdullah Ibn Umi Maktum seorang difabel. Rasulullah merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Ia dianggap mengganggu komunikasi politik yang sedang dibangun oleh Rasulullah kepada salah seorang pembesar Quraisy, yaitu Walid Ibn Mughirah.
Allah mengingatkan bahwa niat baik dari komunitas difabel yang ingin memperbaiki kualitas diri jauh lebih mulia dan terhormat ketimbang status sosial para bangsawan dan penguasa yang sedang berbincang dengan Rasulullah. Pesan lain yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa status sosial bukan merupakan acuan penghormatan dan alat ukur mulia atau tidak mulianya seseorang, melainkan niat untuk berubah dan berbuat baik. Komunitas difabel dalam hal ini harus menempati posisi mulia bahkan boleh jadi bisa lebih terhormat dibanding para bangsawan yang masih bersifat spekulatif. Belum tentu di hatinya tersimpan niat tulus dan ikhlas untuk berbuat kebajikan.
Status komunitas difabel dan non difabel sejajar, tidak ada pembedaan diantara keduanya. Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan mereka, dan memberikan ruang terbuka secara asasi. Diferensiasi antara difabel dan non difable bahkan semestinya tidak ada, karena kualitas diri manusia diukur dari kebersihan hati dan kualitas karya yang dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Dalam sebuah hadis dijelaskan secara substantif bahwa Allah sama sekali tidak menjadikan kesempurnaan fisik dan kepemilikan harta benda sebagai ukuran, melainkan niat baik dan berbagai prestasi yang ditorehkan. Ini juga yang ditekankan kembali oleh Rasulullah dalam khutbah pada pelaksanaan haji wada’.
Dengan kata lain, jika berprestasi lebih baik, maka komunitas difabel menempati derajat yang lebih tinggi daripada non difabel. Tidakkah di masyarakat juga terjadi seperti itu? Banyak orang yang secara fisik sempurna namun minus prestasi, bahkan tak sedikit yang menjadi sampah masyarakat. Sebaliknya, tak sedikit pula anggota komunitas difable yang menorehkan prestasi tinggi, mengharumkan nama agama, bangsa, dan dunia karena kreatifitas amal baik yang mereka kerjakan.
Secara historis dapat dilihat, Rasulullah memberikan tugas mulia kepada Bilal bin Rabah sebagai muadzin, bergantian dengan Abdullah Ibn Umi Maktum.  Keduanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sahabat Rasulullah yang lain, yaitu suara yang sangat merdu. Demikian pula dengan Ibnu Mas’ud, salah seorang perawi hadis. Ia terkadang dibulli oleh masyarakat. Satu ketika, Ibnu Mas’ud naik ke atas pohon, tanpa sengaja kain yang ia pakai tersingkap dan kelihatan kakinya yang sangat kecil. Para sahabat yang melihatnya sambil melontarkan ejekan. Rasulullah marah melihat keadaan itu. Beliau kemudian berkata, “Ketahuilah, bahwa di hari pembalasan kedua kaki Ibnu Mas’ud akan lebih berat daripada gunung Uhud”.
Secara teologis dan ekspreriensial, Islam menempatkan komunitas difabel secara mulia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap anggota masyarakat tidak melihat mereka sebagai warga negara kelas dua dan menilainya secara peyoratif. Perlu dibudayakan sikap positif untuk mereka. Sikap positif ini sangat penting karena terkait erat dengan penciptaan berbagai sarana dan kesempatan untuk mereka. Kini dibutuhkan dan sudah semestinya disiapkan  masjid ramah komunitas difabel, toilet ramah difabel, sekolah ramah difabel, rumah sakit ramah difabel, panti asuhan ramah difabel dan peluang kerja untuk komunitas difabel.


Penyediaan Layanan
Mengingat jumlah komunitas difabel yang banyak, perlu juga disiapkan kesempatan studi  ke jenjang Pendidikan Tinggi. Selain menyambut program pemerintah dengan slogan “Kampus Merdeka”, komunitas difabel juga diberikan kemerdekaan untuk mengecap Pendidikan Tinggi. Kampus tersebut terdiri dari tidak saja para mahasiswa difabel, namun juga kurikulum yang disusun by design. Betapa banyak potensi intelektual yang dapat dijaring dari komunitas difabel ini. Namun secara implementatif, potensi tersebut terkendala dan tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan tak sedikit yang mati. Hal ini dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung dan mengeksklusi eksistensi mereka. Selain  itu, infrastruktur dan suprastruktur belum tersedia dengan baik.
Memperjuangkan hak-hak komunitas difabel menjadi aktifitas yang penuh tantangan. Tidak saja di lingkungan Masyarakat luas, di lingkungan akademik sekalipun komunitas difabel belum diterima dengan baik. Karena itu, Perguruan Tinggi perlu memikirkan sebuah lembaga kajian dan advokasi untuk komunitas difabel. Selain sebagai rujukan akademik, lembaga tersebut dapat berperan dalam banyak kegiatan pendampingan. Memberi respons terhadap eksistensi komunitas difabel bukan sekedar mengumbar rasa kasihan dan simpati. Lebih dari itu, kita mesti berupaya menyediakan ruang yang proporsional bagi mereka untuk berkreasi dan mengimplementasikan gagasan-gagasannya. Wallahu a’lam.