Minggu, 23 Februari 2020

Akar Teologis Difabel dalam Islam




Komunitas difabel akhir-akhir ini menyedot atensi masyarakat secara luas. Komunitas ini sering dianggap sebagai warga negara kelas dua, karena berbagai keterbatasan fisik dan mental yang mereka miliki. Sejatinya, tidak ada pengelompokan warga negara dan tidak ada pembedaan kesempatan, peran dan fungsi di ruang komunal dan ruang publik bagi warga Masyarakat. Secara teologis eksperiensial agama menjadi referensi yang sangat penting dalam diskursus tentang  komunitas difabel.


Eksistensi Komunitas Difabel
Banyak istilah yang dapat digunakan untuk menunjukkan komunitas difabel. Ada yang menyebut, difabel terambil dari kata different ability (kemampuan yang berbeda), differently abled (berkemampuan berbeda), dan meskipun secara redaksional berbeda namun secara substantif sama, adalah disability (keterbatasan diri), handicapped (cacat). Kondisi tersebut disebabkan minimal karena dua variabel, yaitu difabel marital (bawaan sejak lahir) dan difabel sosial (karena kecelakaan, bencana alam, maupun peperangan).
Meskipun para ahli memberikan definisi yang beragam, namun keragaman istilah tersebut memiliki muara yang sama, yaitu komunitas yang memiliki kemampuan berbeda. Dalam perdebatan ini perlu dianalisis bahwa komunitas difabel bukan komunitas masyarakat yang tidak punya kemampuan, melainkan mereka memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dengan kebanyakan warga masyarakat lainnya. Banyak kecakapan yang mereka miliki dan banyak karya yang sudah mereka lahirkan. Hal ini tentu saja melampaui kecakapan dan prestasi warga masyarakat pada umumnya.
Eksistensi komunitas difabel ini dijamin oleh Undang-Undang, misalnya saja dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Difabel dalam Undang-Undang tersebut diistilahkan dengan disabilitas. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa Negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Jika diamati secara seksama, Undang-Undang tersebut menjadi alas hukum yang kuat bahwa tindakan diskriminatif terhadap komunitas difabel sesungguhnya tindakan melawan hukum..
Pada skala global, eksistensi komunitas difabel mendapat payung hukum melalui konvensi (kesepakatan tertulis) yang dikenal dengan Convention on the Right of Person with Disability (CRPD). CRPD diadopsi oleh PBB pada General Assembly pada 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. Di Indonesia, CRPD disahkan menjadi Undang-Undang pada 18 Oktober 2011 melalui Sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh fraksi dan Komisi VIII. Payung hukum ini sangat penting, karena menjelaskan paradigma baru masyarakat terhadap komunitas difabel. Eksistensi mereka akan kokoh jika didukung oleh pemerintah secara struktural dan oleh masyarakat secara kultural.
Secara kuantitatif, komunitas difabel terbilang besar. Badan PBB untuk kesehatan (WHO) menginformasikan bahwa komunitas difabel dunia mencapai angka satu milyar lebih atau 15 persen dari total penduduk dunia. Di Indonesia sendiri, jumlah komunitas difabel mencapai angka 21.84 juta atau sekitar 8.56 persen penduduk Indonesia. Data tersebut diambil dari Survey Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015. Sudah seharusnya, komunitas difabel duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sebagaimana yang lain. Untuk memantapkan jati diri mereka, PBB menetapkan tanggal 3 Desember, sejak 1992, sebagai hari Penyandang Disabilitas Dunia.

Respons Teologis
Dalam perspektif  Islam, komunitas difable diistilahkan dengan dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a’dzar, secara umum diartikan dengan komunitas orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau uzur. Alquran menginformasikan bahwa difabel dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu; difabel secara denotatif dan difabel secara konotatif. Difabel secara denotatif adalah komunitas yang secara fisik dan mental berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Hal ini dapat dilihat dari kata a’ma (buta) dan a’raj (tuna daksa) (Q.S. An-Nur/ 24: 61). Difabel secara konotatif adalah komunitas yang secara fisik sehat namun mentalitasnya tergolong difabel. Hal ini dapat dilihat dari kata shummun (tuli), bukmun (bisu), ‘umyun (buta) (Al-Baqarah/ 2: 18).
Sesungguhnya Islam tidak menjadikan kategorisasi difable atau non difabel sebagai standarisasi. Standarisasi kemuliaan manusia diukur dari kualitas ketakwaannya kepada Allah (Q.S. Al-Hujurat/ 49: 13). Takwa meliputi berbagai kualitas fisikal dan spiritual, bukan ditentukan oleh fisikal atau spiritual secara disintegratif. Siapapun yang dapat mencapai standarisasi tersebut, dialah yang dapat dikatakan sebagai insan terbaik, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ayat ini juga menolak kategorisasi sosial budaya yang bersifat diskriminatif dengan menegasikan komunitas masyarakat yang berkebutuhan khusus. Inilah prinsip al-musawwa itu (equality), dimana setiap orang akan dilihat secara kualitatif.
Pada ayat ini juga ditegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin (dzakar wa untsa), heterogenitas suku (Syu’ub) dan bangsa (qaba’il) bukan merupakan variabel pembeda dan tinggi rendahnya derajat seseorang. Justru berbagai komunitas itu diciptakan oleh Allah dengan potensi masing-masing untuk saling mengenal (ta’arafu), bukan saling menafikan. Ta’arafu dalam ayat tersebut berasal dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Kata tersebut mengandung arti resiprokal. Disini menjadi jelas bahwa perintah yang terselip dari kata ta’arafu adalah saling berkontribusi (tasahum), saling membutuhkan (al-ihtiyajad) dan saling melengkapi (takamul).
Ayat tersebut juga mengindikasikan bahwa festival kehidupan dapat diikuti dan dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Islam bersifat humanis, karena manusia diperlakukan secara egaliter, terhormat dan mulia. Secara lebih komprehensif, ayat ini menjadi menarik jika dihubungkan dengan sebab turunnya (asbab al-nuzul) mengenai respons peyoratif masyarakat terhadap Bilal bin Rabah. Bilal diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan ketika terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Menurut sebagian masyarakat, Bilal tidak pantas mengumandangkan azan karena status sosial yang disandangnya sebagai bekas budak. Pada kasus Bilal tersebut, perspektif genetis lebih dominan ketimbang perspektif fungsional. Orang dilihat bukan lagi dari aspek kualitas yang dimiliki melainkan dari silsilah keluarganya.
Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan (al-‘adalah/ justice). Islam melarang tindakan diskriminatif karena dilatarbelakangi oleh sentimen suka atau tidak suka. Suka atau tidak suka dapat disebabkan karena perbedaan agama, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, bentuk tubuh, dan strata sosial. Untuk menutup tindakan diskriminatif tersebut, maka keadilan wajib ditegakkan. Keadilan sesungguhnya merupakan jalan untuk menuju kepada  kesejahteraan jiwa dan raga (takwa). Keadilan mengandung makna bahwa manusia diposisikan secara egaliter (Q.S. Al-Ma’idah/ 5: 8).
Keadilan dalam ayat tersebut ditunjukkan  dengan dua kata, yaitu; qisth dan ‘adl. Secara umum maknanya sama, namun qisth memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kata ‘adl. Qisth lebih terkait dengan sikap lapang dada dalam sebuah keputusan, sementara ‘adl baru sebatas tindakan menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya, boleh jadi ada pihak yang merasa kurang terima dengan penempatan itu. Jika sebuah usaha belum dapat sampai pada tingkatan qisth, sampai pada tingkatan ‘adl sudah dianggap memadai.
Secara semantik, ‘adl mengandung empat makna, yaitu; pertama, adil dalam arti sama. Seseorang disebut adil jika ia memperlakukan orang sama antara satu dengan lainnya. Persamaan disini adalah persamaan hak; kedua, adil dalam arti seimbang. Dalam konteks ini, keadilan identik dengan proporsionalitas. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar; ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian yang ketiga ini adalah kezaliman (zhulm). Dalam hal ini, keadilan meliputi aspek yang sangat luas, misalnya; keadilan politik, keadilan teologis, keadilan ekonomi, keadilan etis, keadilan legal dan keadilan sosial.
Keadilan terintegrasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf  hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam siklus kehidupan seperti; anak yatim, kaum miskin, para janda, dan komunitas difabel. Perlu dicermati bahwa penegakan keadilan bersifat instruksional, bukan sekedar acuan etis yang bersifat himbauan. Ketika narasi Alquran mengandung kalimat yang bersifat instruksional, ini dapat dipahami sebagai aktifitas yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, menegakkan keadilan menjadi sesuatu yang bersifat wajib. Jika keadilan tidak tegak, maka akan berkonsekuensi pada renggangnya sistem sosial dan pada gerakan yang lebih jauh, hal ini dapat saja bermuara pada terjadinya disintegrasi masyarakat.
Secara eksperiensial, penghormatan terhadap komunitas difabel ini dapat dicermati langsung dalam narasi Surah ‘Abasa/ 81 ayat 1 – 16. Asbab al-nuzul dari ayat tersebut berkenaan dengan sikap Rasulullah kepada Abdullah Ibn Umi Maktum. Sebagaimana diketahui bahwa Abdullah Ibn Umi Maktum seorang difabel. Rasulullah merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Ia dianggap mengganggu komunikasi politik yang sedang dibangun oleh Rasulullah kepada salah seorang pembesar Quraisy, yaitu Walid Ibn Mughirah.
Allah mengingatkan bahwa niat baik dari komunitas difabel yang ingin memperbaiki kualitas diri jauh lebih mulia dan terhormat ketimbang status sosial para bangsawan dan penguasa yang sedang berbincang dengan Rasulullah. Pesan lain yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa status sosial bukan merupakan acuan penghormatan dan alat ukur mulia atau tidak mulianya seseorang, melainkan niat untuk berubah dan berbuat baik. Komunitas difabel dalam hal ini harus menempati posisi mulia bahkan boleh jadi bisa lebih terhormat dibanding para bangsawan yang masih bersifat spekulatif. Belum tentu di hatinya tersimpan niat tulus dan ikhlas untuk berbuat kebajikan.
Status komunitas difabel dan non difabel sejajar, tidak ada pembedaan diantara keduanya. Islam sangat menghormati dan memuliakan kedudukan mereka, dan memberikan ruang terbuka secara asasi. Diferensiasi antara difabel dan non difable bahkan semestinya tidak ada, karena kualitas diri manusia diukur dari kebersihan hati dan kualitas karya yang dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Dalam sebuah hadis dijelaskan secara substantif bahwa Allah sama sekali tidak menjadikan kesempurnaan fisik dan kepemilikan harta benda sebagai ukuran, melainkan niat baik dan berbagai prestasi yang ditorehkan. Ini juga yang ditekankan kembali oleh Rasulullah dalam khutbah pada pelaksanaan haji wada’.
Dengan kata lain, jika berprestasi lebih baik, maka komunitas difabel menempati derajat yang lebih tinggi daripada non difabel. Tidakkah di masyarakat juga terjadi seperti itu? Banyak orang yang secara fisik sempurna namun minus prestasi, bahkan tak sedikit yang menjadi sampah masyarakat. Sebaliknya, tak sedikit pula anggota komunitas difable yang menorehkan prestasi tinggi, mengharumkan nama agama, bangsa, dan dunia karena kreatifitas amal baik yang mereka kerjakan.
Secara historis dapat dilihat, Rasulullah memberikan tugas mulia kepada Bilal bin Rabah sebagai muadzin, bergantian dengan Abdullah Ibn Umi Maktum.  Keduanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sahabat Rasulullah yang lain, yaitu suara yang sangat merdu. Demikian pula dengan Ibnu Mas’ud, salah seorang perawi hadis. Ia terkadang dibulli oleh masyarakat. Satu ketika, Ibnu Mas’ud naik ke atas pohon, tanpa sengaja kain yang ia pakai tersingkap dan kelihatan kakinya yang sangat kecil. Para sahabat yang melihatnya sambil melontarkan ejekan. Rasulullah marah melihat keadaan itu. Beliau kemudian berkata, “Ketahuilah, bahwa di hari pembalasan kedua kaki Ibnu Mas’ud akan lebih berat daripada gunung Uhud”.
Secara teologis dan ekspreriensial, Islam menempatkan komunitas difabel secara mulia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap anggota masyarakat tidak melihat mereka sebagai warga negara kelas dua dan menilainya secara peyoratif. Perlu dibudayakan sikap positif untuk mereka. Sikap positif ini sangat penting karena terkait erat dengan penciptaan berbagai sarana dan kesempatan untuk mereka. Kini dibutuhkan dan sudah semestinya disiapkan  masjid ramah komunitas difabel, toilet ramah difabel, sekolah ramah difabel, rumah sakit ramah difabel, panti asuhan ramah difabel dan peluang kerja untuk komunitas difabel.


Penyediaan Layanan
Mengingat jumlah komunitas difabel yang banyak, perlu juga disiapkan kesempatan studi  ke jenjang Pendidikan Tinggi. Selain menyambut program pemerintah dengan slogan “Kampus Merdeka”, komunitas difabel juga diberikan kemerdekaan untuk mengecap Pendidikan Tinggi. Kampus tersebut terdiri dari tidak saja para mahasiswa difabel, namun juga kurikulum yang disusun by design. Betapa banyak potensi intelektual yang dapat dijaring dari komunitas difabel ini. Namun secara implementatif, potensi tersebut terkendala dan tidak dapat berkembang dengan baik, bahkan tak sedikit yang mati. Hal ini dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung dan mengeksklusi eksistensi mereka. Selain  itu, infrastruktur dan suprastruktur belum tersedia dengan baik.
Memperjuangkan hak-hak komunitas difabel menjadi aktifitas yang penuh tantangan. Tidak saja di lingkungan Masyarakat luas, di lingkungan akademik sekalipun komunitas difabel belum diterima dengan baik. Karena itu, Perguruan Tinggi perlu memikirkan sebuah lembaga kajian dan advokasi untuk komunitas difabel. Selain sebagai rujukan akademik, lembaga tersebut dapat berperan dalam banyak kegiatan pendampingan. Memberi respons terhadap eksistensi komunitas difabel bukan sekedar mengumbar rasa kasihan dan simpati. Lebih dari itu, kita mesti berupaya menyediakan ruang yang proporsional bagi mereka untuk berkreasi dan mengimplementasikan gagasan-gagasannya. Wallahu a’lam.





Minggu, 03 November 2019

Dr Muhammad Qorib, MA Khutbah Jumat di Masjid Ulul Albab UIN Medan



Beragama harus mencerahkan, produktif dan fungsional. Nilai nilai agama seperti, keadilan, persaudaraan, mesti diimplementasikan dalam kehidupan ril. Doktrin agama tidak boleh hanya terletak pada kitab suci saja, namun harus menjadi sumber moral berbagai kebajikan sosial.

Rabu, 10 April 2019

Overdosis Agama


Indonesia adalah negara dimana agama dapat tumbuh dengan subur. Tidak sampai di situ, setiap warga negara dijamin secara konstitusional untuk menentukan agama sesuai dengan pilihan imannya. Pancasila yang dijadikan falsafah dan dasar bernegara, pada sila pertama, menunjukkan bahwa agama menjadi nafas kehidupan. Ini memberikan pemahaman bahwa agama merupakan kebutuhan mendasar yang tidak bisa dipisahkan dari aktifitas warga negara.

Selebrasi Agama
Demikian pentingnya agama ini, sehingga pemerintah perlu membentuk lembaga yang secara khusus mengurusi kegiatan-kegiatan agama. Kini lembaga tersebut, setelah melewati berbagai perubahan, bernama Kementerian Agama. Bahkan pemerintah juga mengambil keputusan untuk menjadikan hari-hari besar agama sebagai hari libur nasional.
Selebrasi hari-hari besar agama, khususnya Islam, sangat terasa misalnya pada saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ketika malam Ramadhan, suara tadarus Alquran bergema sampai larut malam. Demikian pula ketika Idul Fitri, suara takbir bersahutan seiring dengan berbagai asesoris lebaran yang bermunculan di banyak tempat.
Identitas agama juga mesti dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Ini membuktikan bahwa tak ada warga negara yang tak beragama. Berbagai rumah ibadah amat mudah ditemukan. Informasi yang disampaikan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla, ketika menutup Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu bahwa jumlah masjid dengan segala kategorisasinya sekitar 800.000 unit. Jumlah sebesar itu mengagetkan Raja Salman ketika berkunjung ke Indonesia.
Fenomena keagamaan tersebut memberikan sebuah harapan besar. Dari sini akan lahir masyarakat agamis. Agama menjadi pijakan moral dan sumber yang menggerakkan. Sebagaimana misi setiap agama, masyarakat dituntut mengedepankan moralitas agama yang bermuara pada lahirnya berbagai kebaikan. Ucapan, perilaku, bahkan pada tataran yang lebih halus, getaran hati tetap terpaut dan terpancar dari nilai-nilai sakral agama.
Pada saat yang bersamaan, muncul persoalan serius yang justru dapat mencederai cita-cita suci agama. Kini berkembang apa yang diistilahkan dengan ritualisasi agama. Hal ini ditandai dengan kepatuhan yang berlebihan untuk melaksanakan berbagai ritus keagamaan namun kering substansi dan lupa tujuan ritual. Orang beribadah bukan untuk mengejar ridha ilahi yang dibuktikan melalui berbagai kebajikan publik, melainkan perburuan pahala secara terus menerus. 
Dalam konteks ini, seseorang yang boleh jadi berpenampilan religius, namun kumuh dalam kehidupan sosial. Ia akan berberilaku angkuh dan tidak ramah kepada orang lain, miskin empati kepada sesama. Orang seperti ini akan sangat merasa terusik jika ritual terganggu, namun batinnya tak gelisah ketika penyimpangan sosial terjadi di sekitarnya. Ia tidak merasa terusik dengan beragam penyakit masyarakat, seperti: korupsi, kolusi, nepotisme, culas, tidak jujur, suka berbohong, boleh jadi ia merupakan salah satu pelakunya.  
Ritualisasi melahirkan para penikmat agama yang bersifat egoistik, lebih mementingkan diri sendiri daripada kemaslahatan umum. Ritualisasi kerap mempromosikan simbol-simbol agama. Simbol menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan terkadang mengubur dan mengaburkan semangat yang terkandung di balik simbol-simbol itu. Orang akan merasa kagum dengan awan di angkasa yang membentuk lafaz Allah, namun perintah Allah untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim diabaikan. Padahal cinta kepada Allah harus diimplementasikan melalui berbagai aktifitas yang bersifat positif dan produktif.
Seiring dengan gejala ritualisasi agama, pada musim tertentu juga muncul gejala politisasi agama. Seperti ritualisasi agama, politisasi agama juga tak kalah bahayanya. Politisasi agama memanfaatkan agama untuk kepentingan politik kekuasaan. Pada batas tertentu, politisasi agama terlihat dari berbagai penafsiran agama yang ditarik sesuai dengan kepentingannya. Namun pada batas yang jauh, politisasi agama menyebabkan orang rela mati demi politik kekuasaan yang dibalut jubah agama.
Dalam agama terdapat emosi keagamaan. Inilah elemen paling sakral sekaligus sensitif dalam sebuah agama. Emosi keagamaan itu dalam bahasa lain diistilahkan dengan iman. Demi iman, maka apa pun mungkin dapat dilakukan oleh pemeluk agama. Iman dalam konteks ini ditransformasikan dari energi positif untuk kebajikan menjadi energi yang bersifat pragmatis dan oportunis.
Politisasi agama menampilkan wajah agama yang intoleran, penuh nuansa kebencian, kecurigaan, dan prasangka kepada orang yang pilihan politiknya berbeda. Tidak ada lagi nuansa kegembiraan dan kecerahan dalam beragama. Padahal beragama yang menggembirakan dan mencerahkan merupakan ajaran fundamental agama. Itulah sebabnya mengapa di berbagai media sosial berkembang istilah overdosis agama.
Overdosis agama ditandai dengan kecintaan terhadap agama secara berlebihan, namun penganutnya tidak tahu kemana arah dan untuk apa agama itu dianut. Agama dijadikan tujuan akhir, bukan media untuk dekat kepada Tuhan. Sifat yang sangat melekat pada masyarakat yang mengalami overdosis agama adalah hilangnya kepekaan sosial dan menguatnya rasa ingin benar sendiri. Setiap paham keagamaan dan realita sosial yang berkembang akan selalu “diadili” dengan menggunakan perspektif keagamaannya. Alih-alih menyelesaikan persoalan, sikap demikian justru melahirkan ketegangan sosial.
Terkait dengan overdosis agama ini, para psikolog menuduh penganut agama sebagai orang-orang yang menderita penyakit psikologis. Mereka menganggap agama sebagai biang terjadinya konflik sosial, prasangka-prasangka, dogmatisme, dan tindak kekerasan. Para psikolog tentu saja tidak sekedar beranjak dari teks-teks suci agama, mereka berkesimpulan seperti itu berdasarkan pengamatan faktual di lapangan.
Dalam konteks yang lebih luas, overdosis agama menjadi faktor disintegratif dan penghambat kemajuan masyarakat. Secara umum dapat dilihat, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kenyamanan beraktifitas di ruang-ruang publik justru dirasakan di negara-negara sekuler, yaitu negara-negara yang menganggap agama sebagai urusan individual, bukan negara berdasarkan agama. Meskipun dalam hal ini overgeneralisasi tidak tepat.
Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh Hossein Askari guru besar politik dan bisnis internasional dari Universitas George Washington, AS. Menurutnya, nilai-nilai islami lebih banyak dipraktikkan di negara-negara seperti: Swedia, Singapura, Finlandia, Norwegia, dan Belgia. Negara-negara Islam seperti Malaysia menempati urutan ke-33, Kuwait ke-48, Arab Saudi ke-91, dan Qatar ke-111. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia  ternyata hanya berada pada peringkat di atas 140-an.

Energi Perubahan
Menjadikan agama sebagai sumber energi perubahan adalah sebuah kemestian. Ritual dan agama tidak bisa dipisahkan. Agama juga tidak dapat berkembang tanpa dukungan politik. Namun jika terjadi ritualisasi dan politisasi agama, maka agama yang semula berfungsi sebagai energi perubahan berubah menjadi sumber energi yang menghancurkan. Disinilah sebuah masyarakat mengalami overdosis agama. Karena itu, tujuan luhur agama tidak boleh terbelenggu oleh dominasi ritual dan politik secara berlebihan. Semoga bermanfaat.




Sabtu, 10 November 2018

Islam Berkemajuan



Perbincangan akademik seputar Islam akan selalu menarik. Agama ini diperbincangkan bukan saja karena memiliki populasi pengikut terbesar di Indonesia, tapi juga karena melahirkan beragam manifestasi keislaman. Berbagai wacana diperdebatkan secara kreatif. Tak terkecuali formulasi pemikiran  yang dikenal “Islam Berkemajuan”, menjadi perbincangan hangat. Konsekuensinya, banyak karya akademik lahir karena merespons formulasi itu.

Membaca Islam
Sebagaimana dipahami, Islam terambil dari bahasa Arab, aslama. Bagi sebagian kalangan, karena berasal dari bahasa Arab, maka kata Islam tidak tepat diberikan imbuhan apapun setelahnya, misalnya: “Islam Transformatif”, “Islam Inklusif”, “Islam Liberal”, Islam Transitif”, “Islam Nusantara”,  dan seterusnya. Selain karena perbedaan bahasa, makna yang dihasilkan dari penggunaan istilah itu tidak tepat. Islam adalah satu dan tak boleh terpenjara dengan istilah yang justru mengkerdilkan substansi Islam itu sendiri. 
Sebenarnya, kosa kata dalam Bahasa Indonesia menyerap berbagai kata yang berasal dari bahasa asing, tak terkecuali kata Islam itu. Namun pada akhirnya, kata itu menjadi baku dan dapat dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan demikian, maka kata Islam dapat disejajarkan dengan kata asing lain yang juga sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia.
Demikian halnya dengan istilah “Islam Berkemajuan”. Kedua kata tersebut dapat disejajarkan dan dapat digunakan secara bersamaan karena sudah menjadi baku. Meskipun sesungguhnya, tanpa imbuhan kata berkemajuan, Islam memang agama yang sudah maju. Predikat itu sebagai sebuah aksentuasi, penekanan agar lebih kuat, dan mengingatkan bahwa secara normatif Islam adalah agama yang maju.
Islam berkemajuan merupakan formulasi pemikiran untuk memahami Diinul Islam (Agama Islam) itu sendiri. Nilai-nilai kemajuan yang terkandung sering tertutup debu zaman sehingga sering tidak terperhatikan. Islam berkemajuan merupakan ikhtiar mendinamisasikan Islam. Semangat Islam mesti menjiwai aspek-aspek kehidupan manusia. Kata berkemajuan mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang tidak berhenti bergerak ke depan dan selalu unggul. Islam selalu one or some steps ahead (satu atau beberapa langkah lebih maju).
Dalam konteks pemikiran Islam, Islam berkemajuan sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari tajdiid. Tajdiid dapat dilihat dari dua konteks, yaitu: purifikasi, diartikan dengan pemurnian untuk akidah, dan pelurusan untuk urusan ritual. Akidah tidak bisa dirubah, karena memang sudah ada ketentuan yang dicontohkan Rasulullah, demikian pula dengan ibadah, mesti taken for granted (diterima sedemikian rupa) tanpa mesti menerima penambahan dan pengurangan.
Tajdiid dalam konteks kedua sering disebut dinamisasi, pembaruan maupun perubahan. Formulasi pemikiran Islam berkemajuan sesungguhnya berada dalam wilayah ini. Karena produk sejarah, maka sifatnya nisbi dan sejajar dengan produk pemikiran lain. Islam berkemajuan sejatinya mengembalikan model Islam murni sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Islam berkemajuan bukan Islam yang manut pada ketentuan sejarah, melainkan kreator dan pengarah sejarah.
Islam berkemajuan diantaranya ditunjukkan dengan budaya literasi (membaca dan menulis). Budaya tersebut  diperkenalkan  ketika wahyu pertama turun, aktifitas membaca bersamaan dengan pengakuan teologis tentang keberadaan Allah, yang disebut dalam ayat 1 Surah Al-‘Alaq dengan Rabb (Sang Pendidik). Di tengah masyarakat yang berbudaya sangat rendah ketika itu, Islam mengajarkan budaya maju dengan iqro’ (membaca dan menulis). Termasuk dalam pengertian membaca dalam ayat itu adalah meneliti, menelaah, mengkaji. Kini gerakan literasi menjadi nafas budaya di berbagai komunitas akademik di seluruh dunia.
Selain gerakan literasi, Islam berkemajuan ditandai dengan budaya toleran. Toleransi sangat penting di tengah berbagai perbedaan dan sekat-sekat yang kerap menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Toleransi secara hakiki mengindikasikan sebuah kesiapan untuk menenggang dan mengapresiasi berbagai perbedaan sekaligus mengelolanya secara produktif. Toleransi bukan hidup tanpa sebuah prinsip, melainkan sikap teguh memegang ajaran Islam namun terbuka dalam konteks sosial.
Model Negara Madinah yang dicontohkan Rasulullah menjadi contoh ideal praktik toleransi itu. Berbagai latar belakang perbedaan sosial direkat menjadi satu dalam sebuah mata rantai persaudaraan kemanusiaan. Ini menjadi barang langka ketika itu. Jika dilihat secara jeli, Islam berkemajuan menawarkan sesuatu yang unik dan bergerak terdepan. Islam berkemajuan selalu kreatif dan inovatif melahirkan berbagai ide cerdas demi kepentingan bersama.
Islam berkemajuan juga berupaya menghidupkan dan merawat kembali semangat dasar keadilan. Karena keadilan menjadi salah satu pilar penting di masyarakat. Tanpa adanya keadilan maka siklus sosial akan mengalami turbulensi dan masyarakat berpotensi masuk ke dalam arus konfik. Ini mudah saja dibuktikan. Berbagai peperangan dan aksi teror hampir di semua belahan dunia, salah satu variabel pentingnya, dikarenakan persoalan keadilan yang tidak terdistribusi secara merata.
Islam berkemajuan juga meniscayakan sikap ramah budaya. Secara realistik, kehadiran Islam di semua pelosok dunia tidak terjadi di ruang hampa. Islam selalu bertemu dengan budaya lokal, untuk selanjutnya terjadi dialog. Dalam konteks ini, terjadi proses yang disebut akomodasi dan negasi. Budaya lokal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai dasar yang terkandung di dalam Alquran dan Hadis akan dinegasikan, meskipun tetap diapresiasi. Sementara budaya lokal yang sejalan dengan Alquran dan Hadis, bukan saja diakomodasi, malah digunakan untuk memperkaya manifestasi keislaman.

Rahmat untuk Semua
Islam berkemajuan bermuara pada predikat rahmatan lil ‘aalamiin (rahmat bagi semua). Kalimat tersebut  mengandung cita-cita kuat untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan, damai dengan alam sekitar dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Predikat rahmatan lil ‘aalamiin berupaya menghidupkan kembali tiga relasi harmonis bagi terlaksananya kehidupan di dunia ini, yaitu; relasi seorang Muslim kepada Allah, relasi seorang Muslim kepada sesama manusia dan tentu yang tidak boleh dilupakan adalah relasi seorang Muslim kepada alam sekitar. Itulah hakikat Islam berkemajuan. Wallaahu a’lam.